Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi VIII: Kenapa Harus Pakai Tas yang Ada Tulisan Bantuan Presiden?

Kompas.com - 30/04/2020, 16:38 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyayangkan keterlambatan pemberian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19 karena tas jinjing yang belum tersedia.

"Jadi keterlambatan itu ya kita sayangkan kalau alasannya tas bertuliskan bantuan presiden. Kan bukan tasnya yang mau dimakan, tapi berasnya sama bahan-bahan pokoknya," kata Yandri ketika dihubungi wartawan, Kamis (30/4/2020).

Yandri mengatakan, pemberian bantuan sosial seharusnya tidak perlu terlambat karena tas jinjing hanya untuk membungkus kemasan.

Pemerintah, kata dia, bisa mengganti tas jinjing tersebut dengan alternatif lain.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Lebih dari Separuh Penduduk RI Tersentuh Bansos, Bagaimana Rinciannya?

"Tetap tas itu disiapkan, tetapi kan kalau (belum ada) bisa dibungkus sama yang lain, yang penting tepat waktu, sehingga masyarakat tidak berkeliaran dan tidak banyak yang pulang kampung dan tidak banyak masalah dan mengeluh," ujarnya.

"Saya juga enggak tahu kenapa kemasannya harus ada tulisan bantuan presiden," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui distribusi bantuan sosial berupa paket sembako sempat tersendat karena persoalan kemasan.

Baca juga: Mensos Akui Bansos Sempat Tersendat karena Tas Jinjing Belum Tersedia

Meski paket sembako sudah tersedia, namun terjadi keterlambatan dalam produksi tas jinjing yang digunakan untuk mengemas sembako.

"Awalnya iya (sempat tersendat) karena ternyata pemasok-pemasok (tas) sebelumnya kesulitan bahan baku yang harus impor," kata Juliari kepada wartawan, Rabu (29/4/2020).

Selain bertuliskan "Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19", dalam tas itu terdapat pula panduan singkat untuk menghadapi virus corona seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kontak fisik, hingga larangan mudik.

Baca juga: Soal Bansos Jabar, Ridwan Kamil Bilang 1,7 Juta Data KK Ngaco

Di bagian atas ada logo Presiden Republik Indonesia dan di bagian bawah logo Kemensos. Meski produksinya sempat mengalami keterlambatan, namun Juliari menyebut saat ini sudah tak ada masalah.

Pemerintah bahkan sudah menambah perusahaan yang memproduksi tas tersebut.

"Sekarang supply kantong sudah lancar. Dan sebagai info, Sritex kami ajak kerja sama tidak dari awal. Mereka baru supply kantong sejak hari Rabu lalu," ucap Juliari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com