Anggota Baleg Gerindra Minta Klaster Ketenagakerjaan Dihapus dari Draf RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 23/04/2020, 14:37 WIB
Massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak pemerintah pusat membatalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR dan menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok. ANTARA FOTO/UMARUL FARUQMassa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak pemerintah pusat membatalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR dan menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi DPR Fraksi Partai Gerindra, Obon Tabroni, meminta agar klaster ketenagakerjaan dihapus dari draf omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Alasannya, draf RUU Cipta Kerja harus menyesuaikan dengan situasi wabah Covid-19 yang saat ini tengah dihadapi di Tanah Air.

"Pasca-Covid-19 tatatanan dan struktur ekonomi global pasti berubah. Jangan sampai ketika RUU Cipta Kerja disahkan, ternyata tidak bisa menjawab tantangan ke depan," kata Obon dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2020).

" Omnibus law kan dipersiapkan sebelum Covid-19, artinya tidak memperhitungkan perubahan tatanan global pasca pandemi corona ini usai," tuturnya.

Baca juga: 92 Akademisi Teken Petisi Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Berikutnya, kata Obon, pembahasan RUU Cipta Kerja berdampak pada lebih dari 50 juta pekerja formal.

Maka, penyusunan dan pembahasannya tidak boleh terburu-buru dan mengesampingkan pelibatan publik.

"Saya rasa perlu kajian yang lebih mendalam, termasuk dengan melibatkan partisipasi dari elemen terkait yang lebih luas sejak dari penyusunan draf," ucap dia.

Obon yang juga merupakan anggota Panita Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja, menyatakan bahwa pemerintah harus meninjau ulang keseluruhan draf RUU.

Baca juga: KSPI: Ada Kemungkinan Presiden Jokowi Berubah Sikap soal RUU Cipta Kerja

Ia menegaskan, RUU Cipta Kerja tidak mesti segera diselesaikan, sebab saat ini ada situasi yang lebih mendesak untuk ditangani.

"Tidak perlu terburu-buru memaksakan untuk membahas RUU Cipta Kerja di masa pandemi, sehingga semua pihak bisa lebih fokus pada penanganan Covid-19," kata dia.

"Omnibus law perlu ditinjau ulang kembali, dengan melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif. Tidak hanya semata-mata melihat dari sisi investasi," ucap Obon.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X