Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wabah Covid-19, Alasan PON di Papua Ditunda hingga Tahun Depan

Kompas.com - 23/04/2020, 11:20 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua sebagai dampak atas virus corona Covid-19.

Ajang olahraga yang semula akan digelar pada Oktober 2020 itu digeser pelaksanaanya ke Oktober 2021.

"Bapak Presiden memutuskan untuk pelaksanaan PON ke-20 di Papua yang tadinya direncanakan Oktober 2020 ditunda menjadi Oktober 2021," kata Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, usai rapat dengan Presiden, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Ketua DPR Papua Dukung PON 2020 Ditunda, Anggaran Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

Amali mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang mendasari penundaan ini.

Pertama, penyelesaian pekerjaan fisik venue yang masih berlangsung sampai dengan sebelum Covid-19, akhirnya harus tertunda karena wabah ini.

"Karena bahan-bahan sekarang ini sudah kurang tersedia, kemudian pendistribusian bahan-bahan untuk pembangunan yang didatangkan dari luar papua juga mengalami hambatan, sebagaimana kita tahu bahwa sekarang ini provinsi Papua memberlakukan penutupan," kata Amali.

Selain itu, tenaga kerja yang melakukan pekerjaan konstruksi sebagian juga didatangkan dari luar Papua.

Baca juga: Ketua DPR Papua Dukung PON 2020 Ditunda, Anggaran Dialihkan untuk Penanganan Covid-19

Selanjutnya, hal lain yang menjadi pertimbangan adalah tentang pengadaan peralatan olahraga.

Pengadaan peralatan juga menjadi lebih sulit karena negara produsen juga terkena pandemi Covid-19.

"Sehingga mereka juga dalam produksinya terkendala. Belum lagi kalau kita bicara distribusi dan pengirimannya dan berbagai hal yang juga menyangkut itu," kata Zainudin Amali.

Selanjutnya dari sisi kesiapan kontingen. Dengan kondisi dan situasi Covid-19 ini, maka seluruh pelatihan yang terpusat di daerah juga terhenti.

"Sekarang ini mereka melakukan latihan secara mandiri tentu hanya untuk menjaga kebugaran saja," ujar dia.

"Untuk prestasi ysng maksimal, tidak bisa kita harapkan. Padahal kita tahu persis bahwa tujuan dari PONnitu adalah puncak prestasi olahraga di tingkat nasional," kata Amali.

Baca juga: Menpora: PON 2020 Belum Ditunda, Tunggu Keputusan Presiden

Selain itu, Zainudin Amali menyebutkan, Presiden Jokowi juga mempertimbangkan masukan dari Gubernur Papua dan rekomendasi Komisi X DPR.

"Saya kira, waktu satu tahun penundaan adalah yang ideal baik untuk persiapan infrastruktur, venue dan tempat penginapan maupun untuk persiapan kontingen serta pengadaan alatnya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com