Menko PMK: Pemerintah Salurkan Bansos demi Bendung Warga Tak Mudik

Kompas.com - 22/04/2020, 11:26 WIB
Warga memegang sembako yang diterima di Jalan Garnisum RT 003/RW 04, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2020). Pemerintah menggelontorkan dana bansos untuk warga rentan miskin Jakarta yang terdampak wabah COVID-19, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga. Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama wabah covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga memegang sembako yang diterima di Jalan Garnisum RT 003/RW 04, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2020). Pemerintah menggelontorkan dana bansos untuk warga rentan miskin Jakarta yang terdampak wabah COVID-19, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga. Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama wabah covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada sejumlah masyarakat untuk membendung warga pendatang tidak mudik.

Hal tersebut dikarenakan saat ini pemerintah telah secara resmi melarang masyarakat untuk mudik atau pulang ke kampung halaman demi mencegah meluasnya Covid-19.

"Mudah-mudahan ini bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terutama menghadapi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI yang intinya adalah untuk membendung agar jangan sampai Covid-19 ini menular ke mana-mana," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Rabu (22/4/2020).

Baca juga: Pemerintah Larang Mudik, Polri Percepat Pelaksanaan Operasi Ketupat Tahun 2020

Muhadjir mengatakan, sasaran penerima bansos adalah warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial tapi belum menerima program bantuan nasional.

Bantuan nasional tersebut antara lain program keluarga harapan (PKH) atau program sembako bantuan pangan non tunai (BPNT), serta warga yang semula mampu menjadi tidak mampu akibat Covid-19.

Di wilayah DKI Jakarta, para penerima tersebut diusulkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun, tidak hanya dari pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta juga akan menyalurkan bansos kepada warga tersebut.

"Upaya penyaluran bansos diberikan salah satunya agar warga pendatang bisa terbantu dan tidak mudik ke kampung halamannya," kata Muhadjir.

Baca juga: Saat Presiden Jokowi Akhirnya Larang Warga Mudik

Mulai pekan ini, pemerintah pusat sudah menyalurkan bansos berupa paket sembako sebesar Rp 600.000 per bulan kepada warga yang terkena dampak sosial dan ekonomi Covid-19.

Setidaknya ada 1,3 juta warga di DKI Jakarta yang terdata akan menerima bansos tersebut.

Selain itu, terdapat 600.000 keluarga di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) yang juga akan menerima bansos dari pemerintah pusat.

Salah satu wilayah DKI Jakarta yang telah menerima bansos yakni RW 02, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, yang diberikan langsung oleh Muhadjir untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran.

Baca juga: Dibagikan di Jaksel hingga Kepulauan Seribu, Ini 43 Kelurahan yang Akan Terima Bansos Hari Ini

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Nasional
Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Nasional
Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Bupati Kutai Timur Jadi Tersangka Kasus Suap, Begini Konstruksi Perkaranya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X