Menko PMK: Pemerintah Salurkan Bansos demi Bendung Warga Tak Mudik

Kompas.com - 22/04/2020, 11:26 WIB

Deti Mega Purnamasari,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Deti Mega Purnamasari

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Warga memegang sembako yang diterima di Jalan Garnisum RT 003/RW 04, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2020). Pemerintah menggelontorkan dana bansos untuk warga rentan miskin Jakarta yang terdampak wabah COVID-19, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga. Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama wabah covid-19.(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Relawan membagikan paket sembako kepada warga di Jalan Garnisum RT 003/RW 04, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2020). Pemerintah menggelontorkan dana bansos untuk warga rentan miskin Jakarta yang terdampak wabah COVID-19, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga. Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama wabah covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada sejumlah masyarakat untuk membendung warga pendatang tidak mudik.

Hal tersebut dikarenakan saat ini pemerintah telah secara resmi melarang masyarakat untuk mudik atau pulang ke kampung halaman demi mencegah meluasnya Covid-19.

"Mudah-mudahan ini bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terutama menghadapi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI yang intinya adalah untuk membendung agar jangan sampai Covid-19 ini menular ke mana-mana," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Rabu (22/4/2020).

Muhadjir mengatakan, sasaran penerima bansos adalah warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial tapi belum menerima program bantuan nasional.

Bantuan nasional tersebut antara lain program keluarga harapan (PKH) atau program sembako bantuan pangan non tunai (BPNT), serta warga yang semula mampu menjadi tidak mampu akibat Covid-19.

Di wilayah DKI Jakarta, para penerima tersebut diusulkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun, tidak hanya dari pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta juga akan menyalurkan bansos kepada warga tersebut.

"Upaya penyaluran bansos diberikan salah satunya agar warga pendatang bisa terbantu dan tidak mudik ke kampung halamannya," kata Muhadjir.

Mulai pekan ini, pemerintah pusat sudah menyalurkan bansos berupa paket sembako sebesar Rp 600.000 per bulan kepada warga yang terkena dampak sosial dan ekonomi Covid-19.

Setidaknya ada 1,3 juta warga di DKI Jakarta yang terdata akan menerima bansos tersebut.

Selain itu, terdapat 600.000 keluarga di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) yang juga akan menerima bansos dari pemerintah pusat.

Salah satu wilayah DKI Jakarta yang telah menerima bansos yakni RW 02, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, yang diberikan langsung oleh Muhadjir untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran.