Seleksi dan MoU Dilakukan Sebelum Ada Aturan Mitra Kartu Prakerja, Ini Kata Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com -  Program Kartu Prakerja yang digagas pemerintah dinilai dapat menjadi salah satu solusi atas dampak ekonomi yang muncul akibat wabah Covid-19.

Namun, Kartu Prakerja mendapat sorotan karena program itu hadir dalam bentuk pelatihan online yang dinilai tidak tepat sasaran.

Ini berarti tidak semua pekerja atau buruh yang terdampak Covid-19 seperti kena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa mendapatkan manfaat pelatihan online dalam Kartu Prakerja, karena mereka tidak punya akses internet.

Selain itu, yang menjadi sorotan masyarakat adalah penunjukan mitra dalam Kartu Prakerja.

Salah satu sorotan tajam diarahkan ke Skill Academy by Ruangguru, perusahaan yang didirikan oleh staf khusus milenial Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Syah Devara. Banyak penilaian bahwa penunjukan Skill Academy by Ruangguru lekat dengan nuansa konflik kepentingan.

Baca juga: Anggap Wajar Perusahaannya Jadi Mitra Kartu Prakerja, Ini Alasan Belva Stafsus Jokowi

Namun, Belva telah menyatakan bahwa penunjukan Skill Academy sebagai mitra berjalan wajar. Sebab, mitra telah mengikuti proses seleksi yang berjalan sejak akhir 2019.

"Tidak benar bahwa seakan-akan kebijakan ini menguntungkan salah satu pihak, karena prosesnya jelas, dan mitra pun jumlahnya saat ini puluhan, dengan total lebih dari 2000 kelas dari berbagai bidang," kata Belva.

Namun, regulasi terkait kriteria bahwa suatu lembaga dapat ditunjuk sebagai Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja baru diteken pada 27 Maret 2020.

Aturan ini tercantum dalam Pasal 26 Ayat (2) di Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Baca juga: Perusahaannya Jadi Mitra Kartu Prakerja, Belva: Saya Siap Mundur dari Stafsus Milenial Jokowi

Kemudian, aturan umum tentang lembaga pelatihan juga dicantumkan dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2020. Akan tetapi, perpres tersebut baru diteken pada 28 Februari 2020.

4/ Penentuan mitra juga kemudian dilakukan independen oleh Kemenko dan PMO, tanpa intervensi siapa pun. Saat ini mitra resmi pun juga banyak.

Total mitra ada delapan (8), yang semuanya mengikuti proses seleksi dari akhir tahun 2019 yang dibuka untuk umum.

— Belva Devara (@AdamasBelva) April 15, 2020