Rencana Aksi Buruh Saat Wabah Covid-19, Sesuai Protokol hingga Tolak RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 21/04/2020, 09:57 WIB

Achmad Nasrudin Yahya,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak pemerintah pusat membatalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR dan menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok.(ANTARA FOTO/UMARUL FARUQ)

Ratusan mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam gerakan Rakyat Jawa Tengah Melawan (RAJAM) berunjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di depan Gedung DPRD Jateng di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/3/2020). Dalam aksi damai tersebut massa menuntut pemerintah untuk membatalkan RUU Omnibus Law karena dinilai merugikan tenaga kerja serta menghambat kesejahteraan rakyat. ANTARA FOTO/Aji Styawan/ama.

Dedi menegaskan bahwa rencana aksi di tengah wabah Covid-19 bisa saja dibatalkan jika sejak awal DPR dan pemerintah menghapus klaster ketenagakerjaan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja.

"Ini bisa kita hindari apabila pemerintah dan DPR sensitif melihat situasi, harusnya hentikan itu pembahasan cipta kerja, selesai, kok," kata Dedi.

Selain itu, Dedi mengungkapkan, sebelumnya pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR agar mendapat ruang dialog.

Namun demikian, sampai saat ini belum ada respons sehingga aksi pada akhir bulan nanti menjadi jawaban atas tertutupnya ruang audiensi dengan kelompok buruh.

"Karena mereka bersikeras tetap membahas omnibus law RUU Cipta Kerja, oleh karena itu kami juga harus mengambil hak kami dengan penyampaian pendapat di muka umum," ujar dia.

Tarik Draf RUU Cipta Kerja

Tak hanya itu, pihaknya menyayangkan sikap DPR dan pemerintah yang tetap membahas omnibus law RUU Cipta Kerja di tengah gelombang PHK akibat pandemi Covid-19.

Dedi mengatakan, seharusnya pemerintah menarik draf RUU Cipta Kerja dan membatalkan pembahasannya.

"Dampak Covid-19 ini banyak, hari ini banyak PHK pekerja buruh besar-besaran. Seharusnya pemerintah menarik draf, sehingga DPR tidak melakukan pembahasan," ujar Dedi.

Dedi meyakini bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah wabah yang disebabkan virus corona justru akan menjadi bumerang.

Sebab, wabah Covid-19 telah membuat perusahaan-perusahaan gulung tikar dan berdampak adanya gelombang PHK.

Menurut Dedi, fakta tersebut tak bisa diabaikan pemerintah agar bisa memuluskan RUU Cipta Kerja.

Jika pemerintah masih saja bersikeras, ia memprediksi banyak investor akan angkat kaki karena pertumbuhan ekonomi tidak jelas.