Kompas.com - 21/04/2020, 06:58 WIB
Massa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak pemerintah pusat membatalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR dan menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok. ANTARA FOTO/UMARUL FARUQMassa buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) berunjuk rasa di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka mendesak pemerintah pusat membatalkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR dan menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Dedi Hardianto mengapresiasi langkah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR yang memutuskan tak bergabung dalam panitia kerja (panja) yang membahas omnibus law RUU Cipta Kerja.

"Tentu apresiasi buat teman-teman DPR yang mau mendengar suara pekerja buruh, karena mereka wakil rakyat seharusnya mendengarkan rakyat," ujar Dedi saat dihubungi, Senin (20/4/2020).

Tak hanya itu, pihaknya juga mengapresiasi sikap Fraksi Demokrat yang meminta untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja sekalipun tetap mengirimkan wakilnya dalam panja.

Baca juga: Rencana Aksi Buruh Peringati May Day Saat Wabah Covid-19 dan Respons Polisi

Dia pun berharap, dalam panja tersebut tercipta sikap yang sama dengan PKS, yakni menolak RUU Cipta Kerja.

Dia juga berharap anggota DPR benar-benar bisa menyerap aspirasi pekerja buruh untuk menghapus klaster ketenagakerjaan.

"Orang-orang DPR yang mau berjuang bersama rakyat ya kita berharap mereka berikan dukungan bagaimana supaya bisa merembet kepada teman-teman DPR yang lain," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menetapkan nama-nama anggota Panja RUU Cipta Kerja.

Berdasarkan dokumen daftar nama anggota Panja RUU Cipta Kerja, PKS menjadi satu-satunya fraksi yang tidak melibatkan anggotanya dalam pembahasan.

Baca juga: Rabu, DPR Agendakan RDPU Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Delapan fraksi lainnya, PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP mencatatkan nama anggota untuk terlibat dalam Panja RUU Cipta Kerja.

Wakil Ketua Baleg Willy Aditya mengonfirmasi bahwa Fraksi PKS tidak menyerahkan nama anggotanya.

"(Fraksi PKS) tidak terlibat," kata Willy, Senin.

Panja RUU Cipta Kerja dipimpin anggota Fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Soal Judicial Review AD/ART, Waketum Demokrat: Teror di Siang Bolong

Nasional
Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bertemu dengan Stepanus Robin di Tegal

Saksi Sebut Azis Syamsuddin Bertemu dengan Stepanus Robin di Tegal

Nasional
Deteksi Covid-19 Terkait Belajar Tatap Muka Terbatas Akan Dilakukan secara Aktif

Deteksi Covid-19 Terkait Belajar Tatap Muka Terbatas Akan Dilakukan secara Aktif

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Corona R.1 Belum Ada di Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Corona R.1 Belum Ada di Indonesia

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 11 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 11 Saksi

Nasional
Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Nasional
Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nasional
Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Nasional
Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Nasional
Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Nasional
Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

Nasional
Menkes Sebut Hoaks Kabar Ribuan Lebih Sekolah PTM Jadi Klaster Covid-19

Menkes Sebut Hoaks Kabar Ribuan Lebih Sekolah PTM Jadi Klaster Covid-19

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali Masih Berlaku Sampai 4 Oktober 2021

PPKM di Luar Jawa-Bali Masih Berlaku Sampai 4 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Usulkan Pilpres dan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

Pemerintah Usulkan Pilpres dan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

Nasional
Nadiem Tegaskan 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Itu Data Kumulatif Selama Pandemi

Nadiem Tegaskan 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Itu Data Kumulatif Selama Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.