Kompas.com - 20/04/2020, 20:49 WIB

KOMPAS.com – Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah merealokasi anggaran untuk penanganan coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Realokasi anggaran digunakan untuk tiga sektor penanggulangan Covid-19, yakni bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja, realokasi yang dimaksud bukan dilihat dari nominal.

“Tetapi persentase anggaran dibanding Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jabar paling tinggi,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2020).

Baca juga: Upaya SehatQ Perangi Covid-19, Bagikan Masker hingga Gelar Rapid Test Gratis

Pernyataan itu ia sampaikan dalam telekonferensi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Telekonferensi itu memang ditujukan untuk membahas realokasi APBD tahun anggaran 2020 untuk penanggulangan Covid-19.

Persentase alokasi penanganan bidang kesehatan Jabar adalah 6,26 persen. Sementara itu, DKI Jakarta 3,04 persen, Jawa Timur 2,69 persen, Banten 2,33 persen, dan Jawa Tengah 1,57 persen.

Untuk anggaran penanganan dampak ekonomi, Jabar 1,50 persen, Jawa Tengah 1,13 persen, Jawa Timur 0,77 persen, DKI Jakarta 0,57 persen, dan Banten 0,24 persen.

Baca juga: Pendaftar Relawan Covid-19 Terbanyak dari Jawa Barat, Jumlahnya Capai 5.900 Orang

Sedangkan penyediaan jaring pengaman sosial, Jawa Barat 9,63 persen, DKI Jakarta 8,65 persen, Banten 7,05 persen, Jawa Tengah 4,61 persen, dan Jawa Timur 3,33 persen.

Persentase itu menurut Kang Iwan (sapaan akrab Setiawan Wangsaatmaja) menunjukkan tingginya komitmen Jabar dalam menanggulangi Covid-19.

“Artinya bahwa Jawa Barat ini mempunyai kepedulian yang sangat tinggi dalam mengatasi pandemi ini,” ujar dia.

Ia melanjutkan, upaya itu pun diapresiasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Diharapkan apa yang dilakukan Jabar menjadi contoh daerah lain.

Masih ada yang belum maksimal

Pada kesempatan itu, Mendagri menyampaikan bahwa alokasi anggaran nasional penanganan Covid-19 adalah Rp 56 triliun.

Jumlah itu dibagi tiga pos, yakni penanganan kesehatan 42,60 persen, penanganan dampak ekonomi 12,60 persen dan penyediaan jaring pengaman sosial 44,80 persen.

Namun, imbuh Mendagri, masih ada beberapa daerah di Indonesia yang belum maksimal merealokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Beberapa daerah itu ada di Jabar, seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kota Depok.

Baca juga: Wagub Jabar Minta Tokoh Agama Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan

Oleh karena itu, Kang Iwan pun mengimbau daerah-daerah seperti itu untuk segera melakukan realokasi anggaran.

“Berdasarkan arahan Mendagri, realokasi anggaran jangan terlalu lama, mengingat penganganan Covid-19 tidak dapat ditunda-tunda,” ujar dia.

Kang Iwan melanjutkan, masalah kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu, kemudian baru membicarakan soal pemulihan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Nasional
DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.