Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/04/2020, 12:04 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah sudah menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada 1,2 juta kepala keluarga di DKI Jakarta.

Tim penyalur Bansos dilepas secara simbolis oleh Menteri Sosial Juliari Batubara di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/4/2020).

"Bantuan sosial tadi pagi sudah dimulai secara besar-besaran untuk 1,2 (juta) dimulai di DKI terlebih dulu lalu Bodetabek dan nanti di daerah-daerah lainnya," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video, Senin (20/4/2020).

Ia meminta penyaluran Bansos tepat sasaran. Jokowi pun meminta penyaluran Bansos dikontrol ketat dan dipastikan tersampaikan kepada warga yang membutuhkan.

Baca juga: Paket Bansos Pemkot Bekasi Berisi Mi, Sarden, dan Produk UMKM

"Saya ingin bantuan sosial kepada yang kurang mampu ini betul-betul tepat sasaran. Ada kontrol pengawasan, ada cek lapangan sehingga bantuan bisa diterima penerima dengan baik dan sekali lagi bisa tepat sasaran. Saya kira itu," lanjut Presiden.

Sebelumnya, Jokowi memastikan 3,7 juta keluarga di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi akan mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Bantuan ini akan diberikan selama dua bulan selama masa tanggap darurat Covid-19.

“Khusus Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kita siapkan program bansos khusus untuk 3,7 juta berbasis keluarga," kata Jokowi, Selasa (7/4/2020).

Jokowi menyebut, bantuan untuk 1,1 juta keluarga akan disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sementara bantuan untuk 2,6 juta disiapkan pemerintah pusat.

Namun, Jokowi belum membeberkan bentuk dan besaran bansos yang akan diberikan kepada 3,7 juta keluarga itu.

Selain itu, Presiden juga telah menginstruksikan Kementerian Sosial untuk mendistribusikan 200.000 paket sembako untuk wilayah Jabodetabek.

Baca juga: Sejumlah Ketua RT di Depok Disebut Sunat Bansos karena Data Pemkot Tak Akurat

Hal ini juga menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk meredam dampak sosial ekonomi akibat pandemi virus corona.

Adapun, total alokasi anggaran untuk menghadapi corona dan meredam dampak ekonomi yang mengikutinya sebesar Rp 405,1 triliun.

Sebanyak Rp 110 triliun di antaranya akan digunakan untuk perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pancasila dari dan untuk Siapa?

Pancasila dari dan untuk Siapa?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Klaim Cawe-cawe Jokowi untuk Demokrasi | Sandi Sudah Tak Satu Visi dengan Anies

[POPULER NASIONAL] Klaim Cawe-cawe Jokowi untuk Demokrasi | Sandi Sudah Tak Satu Visi dengan Anies

Nasional
Tanggal 4 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
TPPO Marak Terjadi, Migrant Care Minta Pemerintah Benahi Masalah Tenaga Kerja di Indonesia

TPPO Marak Terjadi, Migrant Care Minta Pemerintah Benahi Masalah Tenaga Kerja di Indonesia

Nasional
Sandi Ungkap Dirinya Tetap Bersahabat Sangat Baik dengan Anies

Sandi Ungkap Dirinya Tetap Bersahabat Sangat Baik dengan Anies

Nasional
Soal Isu Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu, Ketua Komisi III: Hoaks

Soal Isu Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu, Ketua Komisi III: Hoaks

Nasional
Kisah Hidup Kakek Buyut Ma'ruf Amin, Syekh Nawawi Al Bantani Akan Diangkat Jadi Film

Kisah Hidup Kakek Buyut Ma'ruf Amin, Syekh Nawawi Al Bantani Akan Diangkat Jadi Film

Nasional
LP3HI Bakal Kembali Gugat Bareskrim jika Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Tak Ditindaklanjuti

LP3HI Bakal Kembali Gugat Bareskrim jika Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Tak Ditindaklanjuti

Nasional
Cegah Narkotika Zombi Masuk Indonesia, Gus Imin Minta Pemerintah Ambil Tindakan Ekstrem

Cegah Narkotika Zombi Masuk Indonesia, Gus Imin Minta Pemerintah Ambil Tindakan Ekstrem

Nasional
Audensi dengan KSP, BP3OKP Minta Pemerintah Beri Perhatian ke Masyarakat Terdampak Konflik Keamanan

Audensi dengan KSP, BP3OKP Minta Pemerintah Beri Perhatian ke Masyarakat Terdampak Konflik Keamanan

Nasional
Kasus Gratifikasi dan TPPU, Eks Dirut Jasindo Dituntut 7 Tahun Penjara

Kasus Gratifikasi dan TPPU, Eks Dirut Jasindo Dituntut 7 Tahun Penjara

Nasional
Majelis Hakim MK Segera Rapat Tentukan Putusan Sistem Pemilu

Majelis Hakim MK Segera Rapat Tentukan Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Melejitnya Elektabilitas Prabowo dan Perubahan Citra Militer menjadi Humanis

Melejitnya Elektabilitas Prabowo dan Perubahan Citra Militer menjadi Humanis

Nasional
BP3OKP Akui Kesulitan Bantu Lobi KKB soal Pilot Susi Air

BP3OKP Akui Kesulitan Bantu Lobi KKB soal Pilot Susi Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com