Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi VI DPR Minta Proses Impor Alat Kesehatan Transparan

Kompas.com - 19/04/2020, 13:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Martin Manurung meminta pemerintah membuka secara transparan proses impor alat kesehatan. Dengan begitu tidak ada proses yang ditutupi dan membuat pasar impor dikuasai segelintir orang.

"Kalau perlu bikin konferensi pers. Bahwa ini syarat-syaratnya. Siapa saja yang bisa memenuhi syarat ini untuk melakukan impor," ujar Martin dalam sebuah diskusi virtual mengenai dugaan adanya mafia dalam pengadaan alat kesehatan di Indonesia, Minggu (19/4/2020).

"Jadi saya pikir itu akan membuka lapangannya, akan membuka informasinya sehingga semua bisa mengetahui," tutur dia.

Baca juga: Stafsus Menteri BUMN Sebut Ada Pihak yang Paksa Indonesia Tetap Impor Alat Kesehatan

Martin mengatakan, ke depannya pemerintah tak perlu lagi mengimpor untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan.

Ia meyakini sejatinya pemerintah bisa memenuhi kebutuhan alat kesehatan dari produksi dalam negeri.

Hanya, hingga saat ini ia belum melihat upaya serius pemerintah membantu dan menstimulus perusahaan di dalam negeri untuk memproduksi alat kesehatan.

Baca juga: Erick Thohir: Ada Mafia Besar yang Buat Bangsa Kita Sibuk Impor Alkes

 

Karena itu, ia meminta pemerintah fokus memberikan stimulus kepada produsen dalam negeri.

Martin menambahkan, dampak ketidakmampuan Indonesia memproduksi alat kesehatan sangat terasa di masa pandemi Covid-19.

Sebab saat ini Indonesia kekurangan beberapa alat kesehatan seperti ventilator yang dibutuhkan untuk menangani pasien Covid-19.

"Ini kan persoalannya gini. Kita ini kebanyakan kita tunda penyelesaiannya. Sehingga ketika ada masalah seperti (Corona) ini tiba-tiba rem mendadak, kita semua itu panik," lanjut dia.

Baca juga: Erick Thohir: Sangat Menyedihkan, Negara Sebesar Indonesia, 90 Persen Bahan Baku Obat Masih Impor

Untuk diketahui, sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, saat ini mayoritas bahan baku untuk obat-obatan dan alat kesehatan yang beredar di Indonesia masih impor.

Mantan bos klub sepak bola Inter Milan ini mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.

“Mohon maaf kalau saya bicara ini, sangat menyedihkan kalau negara sebesar Indonesia ini, 90 persen bahan baku dari luar negeri untuk industri obat. Sama juga alat kesehatan, mayoritas dari luar negeri,” ujar Erick usai meninjau RS Pertamina Jaya, Kamis (16/4/2020).

Baca juga: Jokowi Minta Izin Impor Bahan Baku APD Dipermudah

Menurut Erick, mewabahnya virus corona di Indonesia harus dijadikan cambukan untuk mengubah hal tersebut.

Dengan demikian, nantinya bangsa Indonesia tak akan lagi tergantung dengan negara lain.

“Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak. Janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor, sehingga alat kesehatan mesti impor, bahan baku mesti impor,” kata Erick.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com