Kompas.com - 15/04/2020, 19:23 WIB
Warga menggunakan masker saat melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga menggunakan masker saat melintas di depan mural tentang pandemi virus corona atau COVID-19 di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/4/2020). Mural tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan kepada tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Sekretaris Kabinet era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dipo Alam menilai Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait penanganan Covid-19 sebagai perppu rasa "omnibus law" atau perppu sapu jagat.

Alasannya, Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 tersebut mengatur sejumlah ketentuan dari undang-undang yang sudah ada sebelumnya menjadi tidak berlaku bila terkait dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan virus corona.

Baca juga: Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tak Membuat Penyelenggara Negara Kebal Hukum

"Ini mau diborong dari Perppu 1/2020 ini ada Undang-Undang MD3, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-undang Perpajakan," kata Dipo dalam sebuah diskusi online, Rabu (15/4/2020).

Dipo mencatat setidaknya ada 8 UU yang yang diubah lewat perppu tersebut yakni UU MD3, UU Keuangan Negara, UU Perpajakan, UU Kepabeanan, UU Pengaminan Simpanan, UU Surat Utang Negara, UU Bank Indonesia, dan UU APBN 2020.

Salah satu poin yang dipermasalahkan Dipo adalah perppu tersebut mempreteli kewenangan DPR yang diatur dalam UU MD3, yakni soal kewenangan penganggaran termasuk revisi APBN.

"Dengan dalih krisis, revisi APBN bisa dilakukan oleh pemerintah tanpa melalui DPR terlebih dahulu. Penerbitan obligasi limitnya ditentukan oleh pemerintah sendiri, tanpa minta persetujuan DPR. Ini rawan sekali terhadap penyalahgunaan kekuasaan," kata Dipo.

Baca juga: GrabHealth Gelar Rapid Test Covid-19 Gratis untuk Mitra Pengemudi dan Tenaga Kesehatan

Menurut Dipo, pretensi menjadikan perppu tersebut untuk menjadi omnibus law harus diperiksa dan disikapi secara kritis oleh DPR dan juga kalangan masyarakat sipil.

"Sebab, sejauh yang bisa saya catat, inilah pertama kalinya sebuah Perppu hendak mengubah norma lebih dari satu undang-undang sekaligus," kata Dipo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

Nasional
Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Nasional
Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Nasional
Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Nasional
Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Nasional
Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Nasional
Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Nasional
KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

Nasional
Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Nasional
Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Nasional
Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X