Komisi X dan Kemenpora Sepakat PON XX di Papua Ditunda

Kompas.com - 15/04/2020, 11:11 WIB
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam rapat kerja bersama Menpora Zainudin Amali, Selasa (14/4/2020). Dokumen Komisi X DPRKetua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam rapat kerja bersama Menpora Zainudin Amali, Selasa (14/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR RI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga sepakat menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 di Papua yang rencananya digelar 20 Oktober hingga 2 November 2020.

Kesepakatan penundaan PON XX itu diputuskan di dalam rapat kerja antara Komisi X dan Menpora Zainudin Amali, Selasa (14/4/42020).

"Kami menyepakati, PON ditunda karena pandemi Covid-19 ini," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2020).

Baca juga: Gubernur Papua Minta Jokowi Pertimbangkan Jadwal PON 2020

Meski demikian, Komisi X dan Kemenpora belum memutuskan kapan waktu pasti pelaksanaan PON XX di Papua itu.

Huda mengatakan, Menpora akan berkonsultasi terlrbih dahulu dengan Presiden Joko Widodo.

"Terkait hingga kapan penundaannya, tanggal, bulan dan tahunnya, kita serahkan ke Menpora berkonsultasi dengan presiden," ucap dia.

Menurut laporan Menpora, seluruh tahapan persiapan PON XX terganggu akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Wapres: Kemungkinan Besar PON Ditunda jika Wabah Corona Masih Mengancam

Amali, kata Huda, menyampaikan bahwa pengadaan alat olahraga yang seharusnya dilakukan lewat lelang pada bulan ini tidak dapat terlaksana.

"Contohnya soal pengadaan alat olahraga yang seharusnya tahapan pelaksanaan lelang dilakukan pada bulan ini dan tuntas pada Juni-Juli 2020, namun hal itu tidak bisa dilaksanakan," papar Huda.

"Sebab, ada negara-negara pembuat peralatan olahraga sekarang tidak siap karena pandemi Covid-19 juga. Mungkin ada yang harus dibeli di Eropa, China, atau Jepang. Ya praktis mereka enggak bisa," lanjut dia.

Selain itu, kesiapan atlet yang akan berlaga di PON XX dinilai terganggu akibat wabah virus corona.

Baca juga: Persiapan Atlet Tak Bisa Maksimal, PON Papua Diusulkan Ditunda

Kesiapan venue PON juga dinilai tidak bisa maksimal karena Papua sudah melakukan pembatasan sejak bulan lalu.

Namun, Huda memastikan bahwa pembangunan venue PON XX tetap berjalan, meski dengan sejumlah penyesuaian.

"Rapat menyepakati, pembangunan venue tetap harus jalan. Selama ini sebenarnya pembangunan venue tetap berjalan, tapi tidak maksimal," kata dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X