Kompas.com - 15/04/2020, 11:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR RI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga sepakat menunda pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 di Papua yang rencananya digelar 20 Oktober hingga 2 November 2020.

Kesepakatan penundaan PON XX itu diputuskan di dalam rapat kerja antara Komisi X dan Menpora Zainudin Amali, Selasa (14/4/42020).

"Kami menyepakati, PON ditunda karena pandemi Covid-19 ini," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2020).

Baca juga: Gubernur Papua Minta Jokowi Pertimbangkan Jadwal PON 2020

Meski demikian, Komisi X dan Kemenpora belum memutuskan kapan waktu pasti pelaksanaan PON XX di Papua itu.

Huda mengatakan, Menpora akan berkonsultasi terlrbih dahulu dengan Presiden Joko Widodo.

"Terkait hingga kapan penundaannya, tanggal, bulan dan tahunnya, kita serahkan ke Menpora berkonsultasi dengan presiden," ucap dia.

Menurut laporan Menpora, seluruh tahapan persiapan PON XX terganggu akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Wapres: Kemungkinan Besar PON Ditunda jika Wabah Corona Masih Mengancam

Amali, kata Huda, menyampaikan bahwa pengadaan alat olahraga yang seharusnya dilakukan lewat lelang pada bulan ini tidak dapat terlaksana.

"Contohnya soal pengadaan alat olahraga yang seharusnya tahapan pelaksanaan lelang dilakukan pada bulan ini dan tuntas pada Juni-Juli 2020, namun hal itu tidak bisa dilaksanakan," papar Huda.

"Sebab, ada negara-negara pembuat peralatan olahraga sekarang tidak siap karena pandemi Covid-19 juga. Mungkin ada yang harus dibeli di Eropa, China, atau Jepang. Ya praktis mereka enggak bisa," lanjut dia.

Selain itu, kesiapan atlet yang akan berlaga di PON XX dinilai terganggu akibat wabah virus corona.

Baca juga: Persiapan Atlet Tak Bisa Maksimal, PON Papua Diusulkan Ditunda

Kesiapan venue PON juga dinilai tidak bisa maksimal karena Papua sudah melakukan pembatasan sejak bulan lalu.

Namun, Huda memastikan bahwa pembangunan venue PON XX tetap berjalan, meski dengan sejumlah penyesuaian.

"Rapat menyepakati, pembangunan venue tetap harus jalan. Selama ini sebenarnya pembangunan venue tetap berjalan, tapi tidak maksimal," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

Nasional
Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Nasional
AHY: Koalisi Itu Penuh Misteri karena Tidak Semua dalam Kendali Kita

AHY: Koalisi Itu Penuh Misteri karena Tidak Semua dalam Kendali Kita

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies, Pakar Prediksi Pembentukan Koalisi 2024 Lebih Cepat

Nasdem Deklarasikan Anies, Pakar Prediksi Pembentukan Koalisi 2024 Lebih Cepat

Nasional
SETARA Institute Soroti Penggunaan Gas Air Mata sebagai Prosedur Pengendalian Massa

SETARA Institute Soroti Penggunaan Gas Air Mata sebagai Prosedur Pengendalian Massa

Nasional
Jokowi Terbitkan Keppres TGIPF Kanjuruhan Hari Ini

Jokowi Terbitkan Keppres TGIPF Kanjuruhan Hari Ini

Nasional
Jokowi Akan Berikan Langsung Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Akan Berikan Langsung Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Prabowo Lawan Anies di Pilpres 2024, Gerindra: Melawan Siapa Pun Kita Siap

Prabowo Lawan Anies di Pilpres 2024, Gerindra: Melawan Siapa Pun Kita Siap

Nasional
Terkait Tragedi Kanjuruhan, Ketua DPR: Evaluasi Penyelenggaraan dan Prosedur Penanganan Suporter

Terkait Tragedi Kanjuruhan, Ketua DPR: Evaluasi Penyelenggaraan dan Prosedur Penanganan Suporter

Nasional
Apa yang Salah dari Idiom 'Sambo'?

Apa yang Salah dari Idiom "Sambo"?

Nasional
Usung Anies Jadi Capres, 3 Menteri Nasdem Berpotensi Kena 'Reshuffle'?

Usung Anies Jadi Capres, 3 Menteri Nasdem Berpotensi Kena "Reshuffle"?

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J Dilimpahkan, Polri: Banyak dan Dikemas di Kontainer Plastik

Barang Bukti Kasus Brigadir J Dilimpahkan, Polri: Banyak dan Dikemas di Kontainer Plastik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.