Wapres: Kemungkinan Besar PON Ditunda jika Wabah Corona Masih Mengancam

Kompas.com - 26/03/2020, 15:36 WIB
Arena Aquatic yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua tahun 2020. Kementerian PUPRArena Aquatic yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua tahun 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan penyelenggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX yang akan digelar di Papua pada Oktober mendatang kemungkinan besar akan ditunda.

Namun, penundaan tersebut akan dilakukan apabila virus corona masih mengancam di Indonesia, termasuk Papua.

"Kemungkinannya sangat besar untuk ditunda apabila memang corona ini masih mengancam termasuk di Papua dan di Indonesia," ujar Ma'ruf saat wawancara melalui video conference dengan wartawan, Kamis (26/3/2020).

Baca juga: Covid-19 Mewabah, Pemerintah Belum Berencana Tunda PON XX Papua

Ia mengatakan, saat ini pemerintah masih mengamati soal rencana penyelenggaraan PON.

Sebab jika wabah Covid-19 ini belum menghilang dan masih menjadi ancaman, kata dia pasti pelaksanaannya akan ditunda.

Terlebih penyelenggaraan pertandingan olahraga sekelas olimpiade saja yang akan diselenggarakan di Tokyo, Jepang pun ditunda akibat corona.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Oleh karena itu, memang kalau nanti ditunda butuh payung hukum untuk alternatifnya," kata dia.

Baca juga: Istana Minta Pelaksanaan PON Kedepankan Protokol Penanganan Covid-19

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, hingga saat ini belum ada rencana penundaan pelaksanaan PON ke-XX yang akan digelar di Papua, Oktober nanti.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, tidak ada penundaan," ujar Muhadjir kepada Kompas.com, Jumat (20/3/2020).

Adapun pelaksanaan PON ke-XX akan digelar di Papua pada 20 Oktober hingga 2 November. Penyelenggaraan PON sendiri digelar di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Baca juga: Marak Aksi KKB, Bagaimana Jaminan Keamanan PON dan Pilkada 2020 Papua?

Di Papua terdapat sebanyak 33 pasien dalam pengawasan (PDP) tersebar di enam kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

Dari total PDP di Provinsi Papua, jumlah terbanyak terdapat di Kota Jayapura, sebanyak 19 orang. Lalu, 7 PDP di Kabupaten Merauke, 3 PDP di Kabupaten Jayapura, 2 PDP di Kabupaten Biak, 1 PDP di Kabupaten Mimika, dan 1 PDP di Kabupaten Jayawijaya.

Sementara yang positif terdapat tiga kasus yang dirawat di Merauke.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X