Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bentuk Tim Gabungan Usut Bentrok di Papua, TNI-Polri Diminta Transparan

Kompas.com - 13/04/2020, 14:44 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis menilai perlu adanya transparansi tim gabungan Kodam XVII Cendrawasih dan Polda Papua untuk mengusut kasus bentrokan yang terjadi antara TNI-Polri di Mamberamo Raya, Papua, Sabtu (11/4/2020).

Beni mengatakan, tujuan transparansi tersebut supaya masyarakat dapat menerima penyebab bentrokan itu terjadi.

"Penyebab utama, akar masalahnya apa? Dan ini kan kalau tidak transparan soal bentrok ini ya sulit untuk menilai, orang luar kan sulit menerima," ujar Beni ketika dihubungi, Kompas.com, Senin (13/4/2020).

Baca juga: Bentrok TNI-Polri di Papua Tewaskan 3 Orang, Kompolnas Minta Pelaku Diproses Pidana

Beni mengungkapkan, sejak periode 2000-an awal, setiap terjadi bentrokan antar kedua institusi keamanan itu tak pernah dibuka ke publik.

Menurut dia, kedua pihak hanya menerjunkan tim gabungan untuk menurut permasalahan tanpa membuka hasilnya ke masyarakat.

Sebaliknya, jika hasil pengusutan tak pernah disampaikan ke publik, Beni mengkhawatirkan bentrokan akan terus terjadi.

"Jadi istilahnya kaya api dalam sekam saja, selama tidak ada transparansi dalam penyelidikan tim independen (tim gabungan)," kata dia.

Baca juga: Sesalkan Bentrok TNI-Polri, Ketua MPR Berharap Tak Dimanfaatkan KKB Papua

Diberitakan sebelumnya, tim gabungan dari Kodam XVII Cendrawasih dan Polda Papua diterjunkan untuk mengusut kasus bentrokan yang terjadi antara oknum TNI-Polri di Mamberamo Raya, Papua.

Kapendam XVII Cenderawasih Kolonel Cpl Eko Daryanto mengatakan, saat ini tim gabungan sedang bekerja untuk mengumpulkan sejumlah fakta di lapangan.

"Sampai dengan keterangan pers ini diterbitkan pihak Kodam XVII Cenderawasih dan Polda Papua sedang menurunkan Tim Gabungan untuk melakukan penyelidikan di TKP dalam rangka mendapatkan keterangan, fakta-fakta kronologis yang sebenarnya," tulis Eko, Minggu (12/4/2020).

Seperti diketahui, akibat bentrokan yang terjadi pada Minggu pagi tersebut 3 anggota Polri tewas tertembak dan dua lainnya mengalami luka-luka.

Baca juga: Saat TNI dan Polri Bentrok di Papua, Senjata Api Ditarik dan Keluarga Dilarang Keluar Mako

Adapun korban tewas di antaranya adalah Briptu Marselino Rumaikewi, Briptu Alexander Ndun, dan Bripda Yosias

Sedangkan, dua korban luka yakni Bripka Alva Titaley dan Brigpol Robert Marien.

Menurut dia, bentrokan tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman antara oknum anggota Satgas Pamrahwan Yonif 755/20/3-Kostrad dengan dua anggota Polres Mamberamo Raya.

Sementara itu, Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab mengatakan, tim gabungan yang diterjunkan bertugas untuk mengusut tuntas kasus ini.

Karena itu, ia berjanji akan menindak tegas prajuritnya yang terbukti bersalah.

"Apa-apa yang sudah terjadi di lapangan karena ini miss komunikasi, tetapi bukan berarti selesai. Tindakan hukum tetap berjalan untuk kita menegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Herman.

Baca juga: Korban Bentrokan TNI-Polri di Mamberamo Raya Telah Dievakuasi ke Jayapura

Akibat adanya tiga korban tewas dan dua luka-luka dari anggota Polri itu, pihaknya mengaku turut berbelasungkawa.

"Saya mewakili seluruh prajurit di Kodam XVII/Cenderawasih ikut berdukacita bagi saudara-saudara kita yang sudah mendahului, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, keikhlasan dan kesabaran," kata Herman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com