Kemenag: Realokasi BPIH untuk Penanganan Covid-19 Hanya yang Bersumber dari APBN

Kompas.com - 13/04/2020, 14:40 WIB
Ilustrasi jemaah haji dari Indonesia. SHUTTERSTOCK/ARYA MANGGALAIlustrasi jemaah haji dari Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Agama Oman Fathurahman mengatakan, biaya penyelenggaraan ibadah haji ( BPIH) yang rencananya direalokasi untuk program penanganan Covid-19 hanya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Ia memastikan, BPIH yang berasal dari dana calon jemaah haji tidak akan digunakan untuk penananggulangan wabah.

Hal ini disampaikan Oman merespon berkembangnya isu penggunaan dana jemaah haji untuk penanganan Covid-19, yang muncul pertama kali saat rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama, 8 April 2020.

Baca juga: Kemenag Pastikan Dana Calon Jemaah Haji Tak Dipakai untuk Penanganan Covid-19

"Apabila haji batal dilaksanakan tahun ini, hanya BPIH yang bersumber dari APBN yang dapat direalokasi untuk mendukung upaya penanganan penyebaran Covid-19," kata Oman melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (13/4/2020).

Oman menjelaskan bahwa sebagaimana bunyi Pasal 44 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) berasal dari dua sumber.

Pertama, dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), nilai manfaat, dan dana efisiensi. Dana efisiensi sendiri berasal dari dana setoran awal dan pelunasan dari jemaah haji serta dana hasil kelolaan (investasi) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Menurut Oman, dana ini sepenuhnya dipergunakan untuk layanan kepada jemaah haji.

Baca juga: Meski Dibayangi Covid-19, 70 Persen Jemaah Haji Sudah Lunasi Pembayaran

Kedua, BPIH yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dana ini digunakan untuk operasional petugas dalam melayani jemaah haji, seperti akomodasi dan konsumsi petugas.

Dana APBN ini juga digunakan untuk rekrutmen dan pelatihan petugas haji, penyiapan dokumen perjalanan haji, sewa kantor sektor dan kantor Daker, serta kebutuhan-kebutuhan operasional lainnya baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wilayah dan Masyarakat Adat Berkontribusi Besar bagi Pemulihan Ekonomi

Wilayah dan Masyarakat Adat Berkontribusi Besar bagi Pemulihan Ekonomi

Nasional
Djoko Tjandra Mengaku Akan Dipertemukan dengan Ma'ruf Amin, Ini Kata Jubir Wapres

Djoko Tjandra Mengaku Akan Dipertemukan dengan Ma'ruf Amin, Ini Kata Jubir Wapres

Nasional
Budiman Sudjatmiko Berharap Pembangunan Lebih Memperhatikan Masyarakat Adat

Budiman Sudjatmiko Berharap Pembangunan Lebih Memperhatikan Masyarakat Adat

Nasional
Peneliti LIPI Ingatkan Keamanan Data Pribadi dalam Vaksinasi Covid-19

Peneliti LIPI Ingatkan Keamanan Data Pribadi dalam Vaksinasi Covid-19

Nasional
Wapres: Indonesia Berkomitmen Bantu Negara yang Butuh Vaksin Covid-19

Wapres: Indonesia Berkomitmen Bantu Negara yang Butuh Vaksin Covid-19

Nasional
Mewujudkan Akses Internet Optimal Secara Menyeluruh di Tengah Pandemi

Mewujudkan Akses Internet Optimal Secara Menyeluruh di Tengah Pandemi

BrandzView
Satgas Covid-19 Sebut Pemakaian Strap Masker Bisa Jadi Sumber Infeksi

Satgas Covid-19 Sebut Pemakaian Strap Masker Bisa Jadi Sumber Infeksi

Nasional
DPR Minta Polisi Virtual Perhatikan Hak Masyarakat untuk Berpendapat

DPR Minta Polisi Virtual Perhatikan Hak Masyarakat untuk Berpendapat

Nasional
10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Menurut Setara Institute

10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Menurut Setara Institute

Nasional
Djoko Tjandra Mengaku Sempat Diajak Bertemu Ma'ruf Amin di KL, tetapi Batal

Djoko Tjandra Mengaku Sempat Diajak Bertemu Ma'ruf Amin di KL, tetapi Batal

Nasional
Gelar Rakornassus, Nasdem Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah

Gelar Rakornassus, Nasdem Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah

Nasional
Moeldoko: Persoalan di Partai Demokrat Belum Selesai?

Moeldoko: Persoalan di Partai Demokrat Belum Selesai?

Nasional
Kapolri Instruksikan Proses Pinjam Pakai Senpi Polisi Diperketat

Kapolri Instruksikan Proses Pinjam Pakai Senpi Polisi Diperketat

Nasional
Kader Muda Demokrat Dukung Moeldoko dan Ibas Jadi Pimpinan Partai

Kader Muda Demokrat Dukung Moeldoko dan Ibas Jadi Pimpinan Partai

Nasional
Kapolri Berikan 5 Instruksi Terkait Penyalahgunaan Senjata Api oleh Polisi

Kapolri Berikan 5 Instruksi Terkait Penyalahgunaan Senjata Api oleh Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X