Kompas.com - 13/04/2020, 14:22 WIB
Gabungan para Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia menjelaskan terkait PHK dan virus corona di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Kamis (5/3/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIGabungan para Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia menjelaskan terkait PHK dan virus corona di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Kamis (5/3/2020).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 1,6 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan selama pandemi corona di Indonesia.

Angka tersebut dilaporkan oleh menteri terkait kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Senin (13/4/2020).

"Dari beberapa laporan para menteri, terdapat skeitar 1,6 juta warga negara kita yang telah mendapatkan PHK dan dirumahkan," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat.

Baca juga: Perluasan PSBB Berpotensi Tingkatkan PHK, Ini yang Dilakukan Pemerintah

Untuk mengatasi masalah sosial terkait pandemi Covid-19 ini, Presiden pun memerintahkan para menterinya untuk segera mendistribusikan berbagai bantuan sosial yang sudah disiapkan. Salah satunya adalah Kartu Pra Kerja untuk para korban PHK.

Dengan kartu tersebut, maka para korban PHK bisa mendapatkan pelatihan serta insentif.

"Presiden menugaskan untuk segera memberikan Kartu Prakerja," kata Doni.

Selain Kartu Pra Kerja, Presiden juga menginstruksikan agar berbagai program bantuan sosial seperti paket sembako hingga bantuan tunai didistribusikan pekan ini.

Baca juga: Karyawan yang Terkena PHK, Dirumahkan, Gaji Tidak Penuh Dapat Mendaftar Kartu Prakerja, Simak Cara Daftarnya

"Termasuk juga sjeumlah tenga kerja kita yg ada di Malaysia telah dieprintahkan Presiden untuk segera diperhatikan secara terus menerus sehingga mereka tidak kekurangan kebutuhan makanan," kata Doni.

Lalu, khusus untuk pembagian bansos di Jakarta, Jokowi menaruh perhatian khusus bagi warga pendatang.

Jokowi bahkan meminta Kapolri turun tangan memastikan bahwa pendatang yang tinggal di Ibu Kota juga mendapat bantuan sosial.

"Ini Bapak Preisden meminta kepada Kapolri untuk membeirkan dukungan kepada kelompok (pendatang) tersebut," kata Doni.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X