Saat Langkah Jokowi Bagikan Sembako Memicu Kerumunan Warga...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah dua kali turun langsung membagi-bagikan sembako kepada warga di tengah pandemi virus corona Covid-19.

Pihak istana kepresidenan yakin pembagian sembako ini tidak akan menjadi sarana penularan virus corona karena dilakukan dengan menjaga jarak aman sesuai protokol yang berlaku. 

Namun, pada akhirnya pembagian sembako ini justru menjadi pemicu terjadinya kerumunan massa di depan kediaman Kepala Negara di Istana Bogor.

Baca juga: Utamakan Physical Distancing, Istana Bakal Evaluasi Pembagian Sembako ke Masyarakat

Pembagian sembako pertama dilakukan saat Presiden pulang dari Istana Merdeka, Jakarta, untuk kembali ke Istana Bogor, Kamis (9/4/2020) sore.

Deputi Protokol Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin menyebut, pembagian sembako itu dilakukan saat iring-iringan Presiden melintas di sepanjang kawasan Harmoni hingga Kemayoran.

Menurut Bey, ada 400 paket sembako yang dibagikan dan terdiri dari beras, minyak, mi instan, kecap, susu, dan kebutuhan pokok lain.

Iring-iringan Presiden Jokowi pun beberapa kali berhenti di sepanjang perjalanan untuk membagikan paket sembako itu.

"Tidak dibagi di satu tempat. Jadi berhenti, terus bagi-bagi, terus jalan lagi," kata Bey.

Menurut Bey, sembako itu dibagikan kepada pengendara ojek online yang tengah menunggu penumpang di pinggir jalan. Selain itu, kepada pedagang asongan.

Lalu pada Jumat (10/4/2020), Presiden kembali membagikan sembako dalam perjalanan dari Istana Bogor ke Istana Merdeka.

Kali ini, sembako dibagikan ke warga di Bogor. Seperti dikutip dari Kompas TV, sembako dibagikan kepada warga di Jalan Pajajaran kota Bogor.

Baca juga: Viral Video Warga Serbu Istana Bogor demi Sembako, Ini Klarifikasi Istana

Warga sempat tidak sabar dan saling berebut karena takut tidak kebagian. Namun, petugas TNI bertindak cepat dan segera menerapkan physical distancing kepada warga yang menerima sembako.

Sesuai protokol

Juru Bicara Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia mengatakan, pembagian sembako ini dilakukan Jokowi sebagai wujud kepedulian terhadap warga yang ekonominya terdampak Covid-19.

"Presiden Jokowi ingin meyakinkan kepada kita semua, bahwa pandemi ini bisa kita lewati dengan semangat kebersamaan dan gotong royong antar kita," kata Angkie.

Menurut Angkie, lewat pembagian sembako ini, Presiden ingin menyampaikan pesan kepada warga untuk terus bersatu dalam menebar kebaikan di situasi tanggap darurat saat ini.

Angkie pun memastikan kegiatan pembagian sembako ini tak akan menimbulkan kerumunan yang bisa menyebabkan penyerangan virus corona.

"Kegiatan ini dilakukan tanpa memberi tahu warga terlebih dahulu dan dibagikan secara langsung, serta berpindah-pindah lokasi agar menghindari kerumumunan publik dan tetap memerhatikan jarak sesuai protokol physical distancing," kata dia.

Picu kerumunan

Meski pihak Istana menyatakan bahwa pembagian sembako itu mengedepankan physical distancing, langkah Jokowi ini justru menimbulkan kerumunan warga sehari setelahnya.

Sejumlah warga ramai-ramai datang ke Istana Bogor pada Sabtu (11/3/2020) malam mengharapkan bantuan sembako dari Presiden.

Bey Machmudin pun membenarkan hal tersebut setelah video yang menunjukkan kerumunan warga mendatangi istana viral di media sosial.

“Kemungkinan karena malam sebelumnya ada pembagian paket sembako, masyarakat mengira akan ada lagi pembagian sehingga mereka berbondong-bondong ke Istana Kepresidenan Bogor," kata Bey Machmudin.

Baca juga: Bagi-bagi Sembako, Ini Pesan yang Ingin Disampaikan Jokowi

Selain itu, Bey menyebut ada informasi yang beredar di masyarakat dan bukan dari sumber resmi yang menyatakan bahwa Presiden akan membagikan paket sembako.

"Padahal pada hari itu tidak ada agenda Presiden Jokowi membagikan paket sembako," kata dia.

Menurut Bey, Paspampres yang dibantu aparat kewilayahan dari Komando Resor Militer 061 dan Polresta Bogor Kota langsung memberikan penjelasan ke warga bahwa tak ada pembagian paket sembako. Akhirnya, para warga tersebut kembali ke rumah masing-masing.

Dievaluasi

Setelah peristiwa tersebut, Sekretariat Presiden, Sekretariat Militer Presiden, dan Paspampres akan melakukan evaluasi cara pembagian sembako ini.

Ia menegaskan, pembagian sembako oleh Presiden harus mengutamakan physical distancing, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

“Terlebih lagi, DKI Jakarta dan wilayah Bogor sudah ditetapkan Menteri Kesehatan sebagai wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tentunya kita semua harus mendukung pelaksanaan PSBB ini,” ucap Bey.

Baca juga: Jokowi Bagi-bagi Sembako ke Pengemudi Ojek Online dan Pedagang Asongan

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kegiatan lama presiden yang senang membagi-bagi hadiah kepada masyarakat memang sudah selayaknya dievaluasi di tengah pandemi corona saat ini.

Sebab, kegiatan itu memang sangat rentan pada terjadinya kerumunan dan pengumpulan orang.

Hal itu juga akan membuat masyarakat jadi keluar rumah atau ke jalanan jika mereka mendapat informasi bahwa presiden akan melewati jalan umum mereka.

Bahkan, bukan tak mungkin akan tercipta kerumunan.

"Tidak sesuai dengan anjuran presiden agar masyarakat menjaga jarak dan tidak perlu berada di luar rumah jika tidak ada hal yang amat sangat mendesak dan perlu," kata Ray.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani ini menilai, tak jelas pula apa tujuan pentingnya pembagian hadiah di tengah jalan seperti ini kepada masyarakat, khususnya di tengah pandemik covid19 ini.

Dalam kondisi normal, kata dia, mungkin tindakan ini bisa dilihat sebagai kedekatan publik dengan pemimpinnya.

Baca juga: Anies: 1,25 Juta Keluarga Akan Dapat Bantuan Sembako Tiap Pekan

Namun, dalam keadaan darurat seperti sekarang, tindakan kebaikan dan kedekatan baiknya lebih ditingkatkan mutunya menjadi lebih kuat dan memiliki implikasi besar.

"Yakni membuat kebijakan yang memastikan bahwa pandemi ini akan berlalu, dan masyarakat kita mendapat jaminan pangan selama pandemi ini berlangsung. Lompatan seperti inilah yang sedang ditunggu masyarakat Indonesia sampai hari ini," kata Ray.

"Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh presiden seperti belum terlihat implikasinya di tengah masyarakat," ucap dia.