PDUI: Pemerintah Berencana Tetapkan Harga Eceran Tertinggi APD

Kompas.com - 12/04/2020, 15:34 WIB
Produksi alat pelindung diri (APD) di Cut Nyak Konveksi Depok, Jawa Barat, Kamis (9/4/2020). Konveksi di bawah naungan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia cabang Depok ini memproduksi 100 APD perhari pesanan dari berbagai rumah sakit untuk tenaga medis yang menangani pasien Covid-19. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOProduksi alat pelindung diri (APD) di Cut Nyak Konveksi Depok, Jawa Barat, Kamis (9/4/2020). Konveksi di bawah naungan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia cabang Depok ini memproduksi 100 APD perhari pesanan dari berbagai rumah sakit untuk tenaga medis yang menangani pasien Covid-19.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disebut berencana menetapkan harga eceran tertinggi untuk alat pelindung diri (APD).

Demikian diungkapkan Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Abraham Andi Padlan Patarai melalui siaran langsung di akun Youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu (12/4/2020).

Abraham menuturkan, usulan dari pihaknya tersebut sudah disetujui oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.

Baca juga: Pemerintah Sebut 698.650 APD Telah Dibagikan ke Seluruh Provinsi

“Hal yang penting tadi kami sepakati dengan Jenderal Doni (Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo) adalah nanti akan ada harga eceran tertinggi untuk APD khususnya untuk masker,” ungkap Abraham.

Ia mendeskripsikan keberadaan masker seperti “tiada tetapi ada”.

Menurut dia, masker dapat dibeli tetapi dengan harga mahal, sementara tidak ada yang menjual dengan harga standar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Abraham menduga ada oknum yang memainkan harga penjualan masker. Maka dari itu, ia meminta pemerintah menjaga penjualan masker di harga standar.

Baca juga: Sebelum Meninggal karena Corona, Dokter Ini Minta APD untuk Tenaga Medis Dilengkapi

Sebab, tanpa masker, para tenaga medis tidak terlindungi dari berbagai risiko dalam menangani pasien di tengah wabah Covid-19.

“Kami menganggap bahwa kalau kami saja tidak diproteksi dalam artian dicukupkan APD-nya, maka bagaimana kami bisa melayani masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi, kami minta agar pemerintah hadir dalam me-manage tata kelola perdagangan APD ini,” tuturnya.

Tak hanya itu, kualitas APD juga menjadi topik yang perlu diperhatikan. APD yang digunakan tenaga medis harus sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pertemuan antara PDUI dengan Gugus Tugas merupakan tindak lanjut dari surat yang dilayangkan PDUI kepada Presiden Joko Widodo terkait kelangkaan APD dan harganya yang melonjak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Nasional
Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Nasional
Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Nasional
Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Nasional
[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

Nasional
Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Nasional
Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Nasional
57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.