Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Disebut Berpotensi Jadi Episentrum Baru Covid-19, Ini Respons Jubir Pemerintah

Kompas.com - 11/04/2020, 20:35 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah potensi Indonesia menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19.

Hal ini disampaikan Yuri menanggapi Senior Advisor on Gender and Youth to the WHO DG, Diah Saminarsih yang menyebutkan, Indonesia berpotensi menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19 jika tidak segera melakukan kontrol.

"Nah itu (PSBB), apakah kita selama ini tidak melakukan pencegahan?," kata Yurianto ketika dihubungi wartawan, Sabtu (11/4/2020).

Baca juga: Pakar Peringatkan, Indonesia dan India Berpotensi Jadi Episenter Baru Covid-19

Yuri mengatakan, untuk mencegah penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat, pemerintah sudah membuat berbagai aturan dan saat ini masyarakat harus mematuhi aturan tersebut.

"Iya, (butuh kerja sama masyarakat). Peraturannya sudah banyak, tinggal dipatuhi saja. Banyak aturan kalau tidak ada yang mematuhi ya percuma," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, setelah Amerika dan Eropa, Asia Tenggara disebut berpeluang menjadi episentrum baru pandemi Covid-19 jika wabah tidak terkontrol.

Regional Director WHO kawasan Asia Tenggara telah mengeluarkan sebuah media briefing sebagai peringatan dan saran kehati-hatian untuk negara di Asia Tenggara.

 

Baca juga: Pakar: Ini 2 Hal Besar agar Indonesia Tak Jadi Episenter Baru Corona

Ia berujar, gelombang episentrum wabah corona dari Amerika dan Eropa akan menuju Asia Tenggara.

Senior Advisor on Gender and Youth to the WHO DG Diah Saminarsih menyampaikan bahwa potensi pergeseran gelombang episentrum wabah ke wilayah Asia Tenggara ini bisa jadi sangat besar jika tidak terkontrol dari sekarang.

Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, India di Asia Selatan juga disorot WHO sebagai negara yang padat penduduk.

"Indonesia dan India, apabila epidemi tidak terkontrol di dua negara tersebut, maka kawasan Asia Tenggara menjadi episentrum baru (Covid-19) di dunia," kata Diah dalam diskusi daring bertajuk "Hari Kesehatan Dunia 2020: Aksi Nyata Masyarakat Sipil di Masa Pandemi", Kamis (9/4/2020).

Baca juga: Lockdown India: Polusi Berkurang, Himalaya pun Bisa Dipandang

Saat ini, episentrum ada di Amerika dan Eropa. Di Amerika Serikat, angka kematian bahkan bisa mencapai sekitar 1.000 kematian per hari.

"Kita tentu ingin menghindari ini terjadi di kawasan Asia Tenggara, termasuk menghindari ini terjadi di Indonesia," ujar dia.

Oleh sebab itu, Diah berujar Indonesia sebagai negara yang "terlambat" terinfeksi virus corona bisa mengambil pelajaran akan hal-hal yang dilakukan di negara lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com