PAN: Jakarta Harus Siap Telan Pil Pahit demi Keselamatan Penduduk

Kompas.com - 10/04/2020, 08:45 WIB
Sekretaris jenderal PAN Eddy Soeparno saat ditemui di Fakultas Hukum UI, Depok, Jawa Barat, Senin (24/6/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comSekretaris jenderal PAN Eddy Soeparno saat ditemui di Fakultas Hukum UI, Depok, Jawa Barat, Senin (24/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan, angka perekonomian di DKI Jakarta perlu sedikit dikorbankan guna menyelamatkan nyawa warga di tengah wabah virus corona ( Covid-19) ini.

Pernyataan Eddy menyusul mulai diterapkannya pembatasan sosial berskala besar ( PSBB) di Ibu Kota pada Jumat (10/4/2020) ini.

"Dampak ekonomi tak terelakkan karena fokus utama adalah memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19. Geliat perekonomian di Jakarta harus dikorbankan demi keselamatan warga," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2020).

Baca juga: PSBB Jakarta, Simak Daftar Satpas SIM yang Masih Buka

Selama ini, lanjut Eddy, perekonomian Jakarta berbasis pada perdagangan, konstruksi dan jasa. Aktivitas itu menyumbang 17 persen dari total perekonomian nasional.

Sejalan dengan itu, pelemahan ekonomi Ibu Kota diprediksi akan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Namun demikian, apabila Jakarta berhasil meredam penyebaran virus corona, maka perekonomiannya pun akan pulih. Hal itu berdampak positif pula pada pemulihan ekonomi nasional.

"Dengan kata lain, Jakarta harus bersiap menelan pil pahit terlebih dahulu demi keselamatan penduduknya sebelum nanti bangkit kembali menuju motto 'Maju Kotanya, Bahagia Warganya'," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini.

Baca juga: Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Mantan Bankir Profesional di Merril Lynch ini menjelaskan, pergerakan dan mobilitas serta lalu lintas masyarakat menciptakan aktivitas ekonomi.

Misalnya belanja ke pasar, makan di restoran, menghadiri seminar, menginap di hotel atau mengunjungi tempat hiburan.

Dengan berhentinya mobilitas warga, lanjut dia, praktis kegiatan ekonomi juga akan terhenti.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Nasional
Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Istri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Istri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X