Kasbi: Kaum Buruh Sulit Dapat Akses Terkait Pembahasan RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 09/04/2020, 21:44 WIB
Sejumlah buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak (GERAM) melakukan aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/3/2020). Dalam aksinya mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh. ANTARA FOTO/ARNAS PADDASejumlah buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak (GERAM) melakukan aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/3/2020). Dalam aksinya mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh.
|

oJAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos menilai, kaum buruh diberikan ruang partisipasi yang sangat minim dalam pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, termasuk minim akses untuk mengetahui perkembangan mengenai pembahasan RUU tersebut.

"Akses bagaimana, apa yang sedang dibahas dan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah kita itu pun tidak mudah bagi serikat buruh untuk mendapatkan hal itu," kata Nining dalam diskusi online yang diselenggarakan oleh YLBHI, Kamis (9/4/2020).

Baca juga: Siap Gelar Raker Omnibus Law Ciptaker, DPR Siap Tampung Aspirasi Rakyat

Nining juga menilai, pembahasan RUU Cipta Kerja juga terkesan diam-diam dan tidak demokratis.

Selain itu, menurut dia penuh dengan kepentingan segelintir orang dan cenderung mengeksploitasi sumber daya manusia dan alam. Karena itu, Nining ingin pembahasan RUU ini dihentikan.

"Kami sebagai organisasi serikat buruh kita tidak alergi terhadap penciptaan lapangan kerja ya, tetapi bukan kemudian menjadi alasan ini adalah salah membuka lapangan pekerjaan tetapi Dalam praktiknya justru melahirkan perbudakan manusia," ujar dia.  

Sebelumnya, Nining menegaskan pihaknya tidak pernah diikut sertakan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

"Saya menyatakan konfederasi Kasbi, itu (pelibatan pembahasan RUU Cipta Kerja) adalah hal yang diklaim oleh pihak pemerintah," kata Nining dalam diskusi online yang diselenggarakan YLBHI, Kamis (9/4/2020).

Nining mengatakan, memang dulu pemerintah pernah mengundangnya untuk membahas draf RUU.

Namun, kata dia, undangan tersebut datang mendadak yakni pada malam tepat satu hari sebelum pertemuan dilakukan.

Baca juga: Siap Gelar Raker Omnibus Law Ciptaker, DPR Siap Tampung Aspirasi Rakyat

Kemudian, lanjut Nining, ada pula undangan dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Tetapi saat para buruh datang, draf RUU Cipta Kerja sudah rampung 90 persen.

"Kita menyampaikan sikap tegas kita kalau memang mau melibatkan partisipasi publik sebelum adanya naskah akademik," ujar dia.

"Dan kemudian sebelum adanya draf RUU, seharusnya jauh lebih awal, kita sudah berdiskusi kita sudah membicarakan apa yang kemudian menjadi problem mendasar rakyat hari ini, itu tidak ada," ucap Nining.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 30 Mei: Pemerintah Telah Periksa 311.906 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 30 Mei: Pemerintah Telah Periksa 311.906 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Bertambah 53, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 1.573 Orang

UPDATE 30 Mei: Bertambah 53, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 1.573 Orang

Nasional
Bertambah 523, Kini Ada 7.015 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 523, Kini Ada 7.015 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Bertambah 557, Kasus Covid-19 Capai 25.773

UPDATE 30 Mei: Bertambah 557, Kasus Covid-19 Capai 25.773

Nasional
LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

Nasional
UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

Nasional
Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X