Pemerintah Minta Ketua RT dan RW Ajak Masyarakat Disiplin Cegah Penularan Covid-19

Kompas.com - 09/04/2020, 14:09 WIB
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Senin (30/3/2020). Dok. BNPBKetua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta, Senin (30/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengimbau para Ketua RT dan RW untuk mengajak masyarakat menerapkan tindakan pencegahan penularan Covid-19 secara disiplin.

Selain itu, pihaknya juga mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat juga melakukan hal serupa.

Baca juga: Pemerintah: Pemda Dipersilakan Ajukan PSBB

 

"Kita perlu disiplin satu komando mulai dari Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat hingga tokoh agama untuk benar-benar mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, " ujar Wiku dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (9/10/2020).

"Sehingga kami mohon pimpinan RT, RW, tokoh masyarakat hingga tokoh agama untuk selalu bersatu mengingatkan masyarakat supaya selalu menjaga pola hidup bersih sehat untuk mencegah penularan, " lanjutnya.

Baca juga: Covid-19 hingga 8 April: 2.956 Kasus, 222 Pasien Sembuh, 240 Meninggal

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 

Adapun pola hidup bersih-sehat yang dimaksud pemerintah adalah mencuci tangan sesering mungkin dengan mamakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak komunikasi sosial sejauh 1-2 meter, menggunakan masker dan tetap berada di rumah.

"Kami sebagai gugus tugas akan terus mengkampanyekan hal itu. Kami juga mohon kepada semua anggota masyarakat untuk selalu tenang, saling mengingatkan, saling dukung antaranggota masyarakat untuk dapat bersatu melawan Covid-19, " tambah Wiku.

Sebelumnya diberitakan, hingga Rabu (8/4/2020) pemerintah mencatat kasus penularan Covid-19 sebanyak 2.956 kasus.

Dari data tersebut, sebanyak 222 pasien sembuh dan 240 orang meninggal dunia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Soal RANHAM, Kontras Nilai Pemerintah Tak Serius Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Kemendikbud-Ristek: Mari Kawan-kawan Guru, Jangan Takut Divaksinasi

Nasional
IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

IDAI: 30 Persen Anak Meninggal Dunia akibat Covid-19 Berusia 10-18 Tahun

Nasional
Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Pemerintah Tegaskan Pedoman UU ITE Bukan Norma Hukum Baru

Nasional
Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Survei KedaiKOPI: 59 Persen Responden Tak Setuju Sekolah Lakukan PTM

Nasional
Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Indonesia Negara Pertama di ASEAN yang Tembus 2 Juta Kasus Covid-19, Ini Permintaan Ketua MPR

Nasional
Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Moeldoko: Kartu Prakerja Beri Peluang Kerja Calon dan Eks Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskusi Sebelum RKUHP Disahkan

Nasional
Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Komnas HAM: Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Bukan dengan RANHAM, tapi UU Pengadilan HAM

Nasional
PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

PPKM Mikro atau Lockdown? Anggota DPR: Yang Penting Implementasi dan Penegakan Aturan

Nasional
Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Pukat UGM: Jaksa Pinangki Mestinya Divonis Lebih Berat

Nasional
Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Perpres RANHAM Hanya Sasar 4 Kelompok, KSP: Tak Ada yang Ditinggalkan

Nasional
Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas HAM Tidak Berharap RANHAM Bisa Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Menpora Yakin Gelaran PON XX Akan Berjalan Sesuai Jadwal

Nasional
Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Soal Wakil Panglima TNI, Ngabalin: Jika Tak Ada Halangan, Pekan Depan Sudah Ada Informasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X