Kompas.com - 09/04/2020, 08:38 WIB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, saat memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (4/4/2020). Dok. BNPBJuru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, saat memberikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (4/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah mempersilakan kepada pemerintah daerah untuk mengajukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal ini disebabkan aturan menjaga jarak sosial untuk mencegah penularan Covid-19 masih terkendala disiplin masyarakat.

"Aturan yang jadi kunci sukses pengendalian penularan Covid-19 saat ini perlu diperkuat karena dalam beberapa hari terakhir masih terkendala disiplin masyarakat. Karenanya pemerintah memberi kesempatan pada pemda untuk mengajukan PSBB," ujar Yuri sebagaimana dikutip Kompas.com dari rilis BNPB, Kamis (9/4/2020).

Baca juga: Lima Persiapan Polisi Jelang Pelaksanaan PSBB di Jakarta

Menurut Yuri, disiplin masyarakat yang belum terbangun menyebabkan kebijakan tersebut menjadi kurang efektif

Dengan adanya PSBB di daerah, diharapkan efektifitas jaga jarak atau physical distancing meningkat.

"Dengan PSBB, ada dorongan agar masyarakat lebih disiplin," tutur Yuri.

Dian melanjutkan, PSBB sebaiknya tidak dimaknai dengan pelarangan tapi pembatasan.

PSBB dilakukan karena faktor pembawa atau carrier Covid-19 penyakit tersebut adalah manusia.

Baca juga: Jelang PSBB, Polisi Gelar Operasi Keselamatan Jaya untuk Sosialisasi

"Karenanya sebaran penyakit ini akan sejalan dengan aktifitas manusia itu sendiri sehingga perlu dibatasi," jelasnya.

Terlebih sejauh ini bahwa ada banyak kasus positif Covid-19 tanpa gejala atau dengan gejala minimal.

"Sehingga secara subjektif masih ada banyak orang yang merasa sehat padahal sudah terpapar masih ada di tengah masyarakat.Kemudian masih banyak kelompok masyarakat rentan, yang abaikan jaga jarak, Inilah pertimbangan mengapa pemerintah melakukan penguatan itu," ucap Yuri.

Baca juga: Aturan tentang PSBB Jakarta, Akses Keluar Masuk Kendaraan Tak Dibatasi

Sementara itu, hingga saat ini pengajuan PSBB baru disetujui diberlakukan untuk DKI Jakarta dengan landasan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tentang PSBB dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.

PSBB di Jakarta akan mulai berlaku Jumat (10/4/2020).

Diberitakan, hingga Rabu (8/4/2020) pemerintah mencatat kasus positif Covid-19 sebanyak 2.956 kasus, sementara 222 pasien sembuh dan 240 orang meninggal dunia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 17 April: Sebaran 5.041 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

UPDATE: Pemerintah Periksa 64.838 Spesimen dalam Sehari, Total 13.776.810

Nasional
UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 April: Ada 60.699 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 17 April: 5.889.716 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Jokowi Ingin Desain Smart City Ibu Kota Negara Baru Jadi Rujukan Negara-negara Dunia

Nasional
Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Jokowi: Perencanaan Bukan Sekadar Rancang Gedung, Perencanaan adalah Bangun Tempat Hidup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X