Kompas.com - 09/04/2020, 14:00 WIB
Pejalan kaki melintas di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemerintah telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.hp. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPejalan kaki melintas di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Pemerintah telah resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay.hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan perhitungan matang jika ingin mengajukan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Hal utama yang harus diperhatikan oleh pemda ialah selama masa PSBB pasokan logistik untuk penanganan Covid-19 tidak boleh terganggu.

Baca juga: Mulai Besok Jakarta Terapkan PSBB, Pasokan BBM dan Elpiji Aman?

"Nanti daerah yang akan berlakukan PSBB harus hitung. Satu hal yang harus dijamin adalah pasokan logistik, pasokan alat-alat, bahan-bahan dalam rangka penanganan Covid-19 ini tidak terganggu," kata Safrizal dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (9/4/2020).

Safrizal mengatakan, pemberlakuan PSBB di suatu wilayah akan sangat berdampak pada wilayah sekitarnya.

Ia mencontohkan, jika PSBB diterapkan di DKI Jakarta, maka bakal berimbas ke Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, dan daerah sekitarnya.

Baca juga: Sektor Logistik dan Distribusi Barang Berjalan Normal Saat PSBB, Ojol Hanya Angkut Barang

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

PSBB kemungkinan besar akan membatasi pasokan logistik dari atau menuju wilayah tersebut.

"Jakarta tidak memiliki industri yang besar, namun beberapa industri ini mengalirkan bahan-bahan material ke DKI Jakarta," ucap Safrizal.

Selain itu, lanjut Safrizal, pemerintah daerah juga harus menjamin pelaksanaan mobilitas orang yang berkepentingan melintas antarwilayah.

Baca juga: Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

"Serta diberi keterangan kenapa orang harus melintas dan kenapa orang harus keluar rumah," ujarnya.

Meski begitu, selama PSBB diberlakukan, Kemendagri menganjurkan supaya seluruh masyarakat yang tak berkepentingan mendesak tetap tinggal di rumah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Nasional
Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X