Para Menteri Diminta Puasa Media Sosial Selama Wabah Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Para menteri Kabinet Indonesia Maju diminta untuk lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan terkait Covid-19, terutama di media sosial.

Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto mengatakan, ada baiknya para menteri berpuasa menggunakan media sosial selama pandemi.

"Para anggota kabinet perlu diet atau puasa media sosial," kata Wijayanto dalam sebuah diskusi, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Pemprov DKI: 639 Jenazah Dimakamkan dengan Protokol Pemulasaran Jasad Pasien Covid-19

"Jangan sampai terkesan bahwa para menteri ini justru mencari panggung masing-masing dan melahirkan orkestra yang tidak enak didengar dan tidak jelas," lanjutnya.

Wijayanto mengatakan, berdasar hasil penelitian LP3SE, ada puluhan blunder komunikasi politik yang dilakukan pemerintah selama kurang lebih tiga bulan menghadapi Covid-19. Tidak sedikit pernyataan blunder itu disampailan melalui media sosial.

Pada pertengahan Febuari 2020 misalnya, melalui akun Twitternya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Covid-19 tak masuk ke Indonesia karena perizinannya susah.

Kicauan ini menjadi viral. Apalagi, tak lama setelah itu yaitu awal Maret 2020, dua warga Indonesia dinyatakan positif corona.

Akibatnya, pemerintah dinilai tidak serius, menyepelekan, bahkan menolak kemungkinan adanya kasus corona di Indonesia.

Pemerintah pun diminta tidak lagi membuat lelucon mengenai pandemi Covid-19 ini.

"Yang jelas corona bukan obyek untuk dibuat joke sehingga hindari joke-joke yang tidak produktif. Misalnya mengenai perizinan Covid-19 yang sulit sehingga tak masuk Indonesia tadi," ujar Wijayanto.

Wijayanto mengatakan, komunikasi terkait Covid-19 ini juga lebih baik dilakukan secara satu pintu. Harus ada pembatasan yang ketat mengenai izin bicara anggota kabinet di media.

Bersamaan dengan itu, menteri yang tidak terkait dengan urusan Covid-19 disarankan untuk tak membuat pernyataan terkait wabah ini dan mencari panggung.

"Perlu koordinasi yang baik antar para menteri, ketua BNPB dan para juru bicara," kata Wijayanto.

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) merilis penelitian mereka tentang komunikasi politik kabinet Presiden Joko Widodo selama pandemi Covid-19.

Hasilnya, selama menghadapi pandemi, ditemukan bahwa pemerintah banyak melakukan blunder atau kekeliruan dalam berkomunikasi.

Selama kurun waktu 1 Januari hingga 5 April 2020, LP3ES menemukan adanya 37 pernyataan blunder pemerintah terkait corona.

"Dalam tempo kurang dari 100 hari sejak wabah corona menjadi isu dan ancaman di Indonesia sejak akhir Januari, telah ada 37 pernyataan blunder yang dikeluarkan Jokowi dan kabinetnya dalam penanganan Covid-19," kata Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, saat konferensi pers, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Lebih Transparan dan Konsisten Tangani Covid-19

Wijayanto merinci, dari 37 pernyataan blunder itu, 13 di antaranya terjadi ketima masa pra krisis Covid-19. Kemudian, 4 pernyataan terjadi selama masa awal krisis, dan 20 pernyataan terjadi di masa krisis.

Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menko Maritim, Menko Polhukam, Menko Perkonomian, Menteri Perhubungan, Kepala BNPB, Menteri Pariwisata, Juru Bicara Presiden, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, hingga Dirjen Perhubungan.