Pemerintah Diminta Lebih Transparan dan Konsisten Tangani Covid-19

Kompas.com - 06/04/2020, 18:49 WIB
Presiden Joko Widodo mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3/2020) malam. Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. dok Istana KepresidenanPresiden Joko Widodo mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3/2020) malam. Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk lebih transparan dan konsisten dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Menurut Direktur Center for Media and Democracy Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto, ketidaktransparan pemerintah berujung pada blunder komunikasi politik.

Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi turun.

"Komunikasi yang berkualitas akan menghasilkan trust dan solidaritas. Untuk itu diperlukan adanya konsitensi dan transparansi," kata Wijayanto melalui konferensi pers, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Pemerintah Siapkan Protokol Covid-19 untuk Transportasi, Supermarket, hingga Kafe

Wijayanto mengatakan, jika kualitas komunikasi dibutuhkan untuk transparansi, konsistensi diperlukan agar pesan yang ingin diberikan sampai dan mudah dipahami seluruh kalangan, termasuk ke kalangan akar rumput.

Konsistensi pemerintah terjadi apabila presiden dan jajaran kabinetnya menyampaikan pesan yang sama dari waktu ke waktu.

"Ini juga berarti bahwa antara presiden, wapres, dan para menteri dan para jubir harus menyampaikan pesan yang sama dan bukannya saling bertentangan satu sama lain," ujar Wijayanto.

Ia mencontohkan, dalam pernyataan terkait mudik. Jika presiden telah menyatakan bahwa mudik dilarang karena corona, kabinet seharusnya juga menyampaikan hal yang sama.

Namun, faktanya, banyak pesan pemerintah yang bertabrakan satu sama lain.

Baca juga: Pemerintah: Masih Ada Masyarakat Tak Gunakan Masker dan Tak Cuci Tangan

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa mudik tidak boleh, sedangkan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyebut bahwa mudik boleh.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan di Astana Giribangun Solo

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan di Astana Giribangun Solo

Nasional
Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Meninggal Dunia

Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Meninggal Dunia

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Potensi Under-Reported Masih Ada

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Potensi Under-Reported Masih Ada

Nasional
Harapan kepada Jenderal Listyo Sigit...

Harapan kepada Jenderal Listyo Sigit...

Nasional
UPDATE Covid-19: Kematian Tertinggi dan Instruksi Menkes kepada Rumah Sakit

UPDATE Covid-19: Kematian Tertinggi dan Instruksi Menkes kepada Rumah Sakit

Nasional
Panglima Mutasi 50 Pati, Letjen Ganip Warsito Jabat Kasum TNI

Panglima Mutasi 50 Pati, Letjen Ganip Warsito Jabat Kasum TNI

Nasional
'Ayo Semua Jangan Takut Divaksinasi...'

"Ayo Semua Jangan Takut Divaksinasi..."

Nasional
KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X