Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Kompas.com - 04/04/2020, 12:08 WIB
Tsarina Maharani,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan, pandemi virus corona di Tanah Air memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat.

Menurut dia, kelangkaan alat pelindung diri (APD), seperti masker, membuka kesempatan bagi masyarakat memproduksi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

"Kami mungkin melihat ini ada peluang juga dari sisi ekonomi," kata Zulkieflimansyah dalam diskusi "Daerah Menghadapi Corona" yang diselenggarakan Populi Center dan Smart FM Network, Sabtu (4/4/2020).

Baca juga: Bertambah 2, Kasus Positif Covid-19 di NTB Jadi 8 Orang

"Cara bepikir ini harus diubah. Bikin masker teknologinya enggak canggih-canggih amat, bisa kita bikin di sini. APD kita bisa bikin sendiri di sini," lanjut dia.

Selain itu, cairan disinfektan yang juga kini jadi kebutuhan bisa diproduksi secara mandiri.

Menurut Zulkieflimansyah, pandemi virus corona ini sekaligus menggeliatkan kebanggaan tentang produk-produk dalam negeri.

"Ini celah bagi kita untuk meng-introduce semangat yang selama ini kita lupakan, bangga menggunakan produk kita sendiri," ujar Zulkieflimansyah.

Baca juga: Pasien Ketujuh Positif Corona di NTB Pernah Ikut Tabligh Akbar di Makassar

Dia mengatakan hal ini sudah terbukti di NTB. Zulkieflimansyah menyatakan Usaha Kecil Masyarakat (UKM) menjadi hidup di tengah pandemi virus corona.

"Sekarang di NTB tidak lagi langka. Sekarang kami bikin sndiri. UKM jadi hidup, ketimbang kita teriak-teriak di media sosial, di tempat tidur, kita bikin sendiri sekarang," kata dia.

"Nah, sekarang APD ngapain kita impor? Kita capacity, capability untuk memproduksi sendiri. Ini kesempatannya," imbuhnya.

Berkaitan dengan penanganan Covid-19 di daerah, Zulkieflimansyah mengatakan Presiden Joko Widodo intens berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

Baca juga: Banyak Warga Mudik, Jumlah ODP di NTB Mencapai 1.025 Orang

Ia mengatakan kebijakan pemerintah daerah beriringan dengan pemerintah pusat.

"Langkah kami ini betul-betul terukur, berkoordinasi pemerintah pusat dan dalam hal ini juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota," kata Zulkieflimansyah.

"Tentu tugas kami yang utama adalah, pertama, bagaimana mengatur ritme supaya mampu mengantisipasi wabah virus corona dengan baik dan persoalan teknis kesehatan lain," lanjutnya.

Ia pun mengatakan dapat memahami kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat, seperti misalnya keputusan belum ditetapkan karantina wilayah atau lockdown.

Menurut Zulkieflimansyah, peringatan soal pembatasan sosial atau social distancing sudah cukup.

Namun, ia meminta dampak ekonomi terhadap masyarakat juga betul-betul diperhatikan jika pandemi ini berlangsung lama.

"Kami apresiasi apa yg dilakukan pemerintah dan mengerti betul pertimbangan-pertimbangannya, karena itu kami rasakan sendiri. Kami paksakan orang social distancing, kemudian tetap berada di rumah, kalau dampak ekonomi sosialnya tidak diperhatikan kasihan juga," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com