KPU: E-Voting di Pilkada 2020 Sulit, tetapi Kita Siapkan Rekapitulasi Elektronik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, pihaknya belum bisa memfasilitasi pemilihan umum secara online atau e-voting dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Menurut dia, belum ada infrastruktur yang memadai untuk menyelenggarakan pemilu dengan sistem e-voting.

Usulan tentang e-voting sebelumnya disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU dan Kementerian Dalam Negeri, Senin (30/3/2020), untuk membahas pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah wabah Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Mulai Susun Perppu soal Penundaan Pilkada 2020

"Pada waktu RDP ada usulan untuk kemudian memilih online. Tentu saja kita belum punya infrastruktur itu," kata Ilham dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Meski belum bisa menyelenggarakan e-voting, menurut Ilham, pihaknya terus mengupayakan penggunaan rekapitulasi secara elektronik atau e-rekap dalam Pilkada mendatang.

Berbeda dengan e-voting, e-rekap merupakan metode penghitungan suara hasil pemilu melalui sebuah perangkat teknologi informasi.

Ilham mengatakan, metode ini lebih transparan karena prosesnya dapat dipantau publik, dan lebih memudahkan penyelenggara pemilu dalam melakukan penghitungan.

"Kalau kemudian memilih secara elektronik ya ini agak sulit, tetapi yang sudah kita siapkan adalah e-rekapnya," ujar Ilham.

Menegaskan pernyataan Ilham, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi juga menyebut bahwa untuk menyelenggarakan pemilihan secara online, perlu untuk membangun sistem teknologi informasi, melatih sumber daya manusia, hingga uji coba.

Hal itu, kata Pramono, membutuhkan waktu yang panjang sehingga tak bisa diterapkan saat ini.

Oleh karenanya, yang KPU dorong ialah penerapan rekapitulasi online atau e-rekap, karena sistem tersebut memang telah digagas KPU pasca Pemilu 2019 lalu.

"Penundaan (Pilkada 2020) ini sama sekali tidak mengubah rencana KPU menerpakan e-rekap dalam proses Pilkada serentak yang entah kapan dilaksanakan," kata Pramono dalam diskusi yang sama.

Sebelumnya diberitakan, KPU bersama DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat menunda hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah daerah (Pilkada) yang semestinya dilaksanakan pada 23 September 2020.

Penundaan ini dilakukan menyusul semakin meluasnya pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Pada prinsipnya semua pihak yaitu Komisi II, Mendagri, Bawaslu, dan DKPP setuju Pilkada serentak 2020 ditunda. Namun belum sampai pada kesimpulan kapan ditundanya," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi, Senin (30/3/2020).

Pramono menjelaskan, ada tiga opsi penundaan waktu Pilkada yang disepakati dalam RDP.

Opsi pertama, penundaan selama tiga bulan dari jadwal pemungutan suara awal, yaitu 9 Desember 2020. Opsi ini diambil apabila tahapan Pilkada pra pemungutan suara bisa dimulai pada akhir Mei tahun ini.

Alternatif kedua, penundaan dilakukan selama enam bulan dari jadwal awal, yaitu 17 Maret 2021.

Baca juga: KPU Jateng Tunggu Perppu Tunda Pilkada 2020

Pilihan ketiga, pemungutan suara Pilkada ditunda selama 12 bulan hingga 29 September 2021.

"Masih muncul beberapa pendapat yg berbeda. Namun yang sudah mulai mengerucut bahwa tanpaknya Pilkada 2020 tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020," ujar Pramono.

"Keputusan soal opsi-opsi di atas akan diambil tiga pihak yaitu KPU, pemerintah, dan DPR pada pertemuan berikutnya," lanjut dia.