Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Sebut Arab Saudi Minta Penundaan Pembayaran Haji Komitmen Baru

Kompas.com - 02/04/2020, 08:34 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon jemaah haji gelombang baru diminta untuk menunda pembayaran haji sementara waktu, menyusul masih berlangsungnya pandemi Covid-19.

Informasi itu secara resmi telah disampaikan oleh Pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia.

"Yang mereka sampaikan misalnya, menunda pembayaran komitmen baru terkait dengan pembayaran-pembayaran haji. Itu yang sudah disampaikan sejak satu minggu lalu," kata Direktur Timur Tengah Kemenlu Achmad Rizal Purnama saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Baca juga: DPR Akan Gelar Rapat dengan Menag Bahas Kepastian Ibadah Haji 2020

Meski demikian, ia menegaskan, hingga kini belum ada kepastian dari Pemerintah Saudi, apakah pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini akan ditunda atau tidak.

Perwakilan RI di Saudi terus menjalin komunikasi dengan otoritas setempat untuk mendapatkan kepastian tersebut.

"Jadi hingga saat ini, belum ada putusan yang secara resmi dari Pemerintah Saudi mengatakan bagaimana haji tahun ini, belum ada keputusan secara resmi," tegasnya.

Baca juga: Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Ia memahami, bahwa persoalan pelaksanaan ibadah haji menjadi salah satu isu penting yang mendapat perhatian, terutama oleh jemaah asal Indonesia.

Namun, ia meminta masyarakat tetap menunggu keputusan resmi dari Pemerintah Saudi mengenai hal itu.

"Jawaban Pemerintah Saudi adalah tetap mengikuti perkembangan Covid-19 dan pada waktunya akan memberikan keputusan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com