Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi I DPR Minta Pemerintah Waspadai Gelombang Kepulangan WNI

Kompas.com - 01/04/2020, 15:50 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Komisi I Christina Aryani mengatakan, akan datang para pekerja migran dari Malaysia serta anak buah kapal (ABK) WNI dari 80 kapal pesiar yang menghentikan sementara operasinya.

Pemerintah diminta waspada sekaligus memberi penanganan dengan baik dan tetap mengedepankan prinsip perlindungan serta kemanusiaan.

"Pintu masuk baik bandara, pelabuhan, jalur-jalur perbatasan terutama jalur tikus juga harus dipastikan memiliki sistem pengawasan yang baik," ujar Christina dari keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2020).

Baca juga: Malaysia Lockdown, Pemerintah Perketat TKI yang Pulang ke Tanah Air

Di samping kewaspadaan pemerintah, pihaknya juga mengimbau seluruh WNI yang datang mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah setelah tiba di Indonesia.

Pasalnya, kata dia, pemerintah telah menetapkan WNI yang kembali dari luar negeri berstatus orang dalam pemantauan (ODP).

Dengan demikian, mereka wajib menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

"Kami berharap WNI yang pulang ke daerahnya untuk serius menjalankan protokol isolasi mandiri dengan disiplin dan kesadaran tinggi," kata dia.

Baca juga: 180 Kamar Rusunawa Rejosari Jadi Tempat Karantina TKI Malaysia

Selain itu, bagi WNI yang berhasil lolos karena luput dari pengawasan mengingat terbatasnya petugas atau alasan-alasan lainnya, pihaknya pun mengharapkan kesadaran untuk menjalankan isolasi tersebut.

Termasuk juga segera mengakses fasilitas atau petugas kesehatan terdekat jika mengalami gejala Covid 19.

"Kami meminta para petugas untuk menerapkan ketentuan protokol kesehatan di pos-pos kedatangan secara profesional tanpa diskriminasi," kata dia.

"Kesadaran, tanggung jawab dan kedisiplinan masyarakat serta WNI yang kembali ke tanah air untuk mematuhi anjuran pemerintah menjadi hal krusial untuk keluar dari situasi sulit ini," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com