Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

JAKARTA,KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, hingga saat ini sudah ada 16 provinsi yang telah membentuk gugus tugas penanganan wabah Covid-19.

"Sebanyak 16 provinsi dan 86 kabupaten/kota sudah membentuk gugus tugas penanganan wabah Covid-19," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (31/3/2020).

Yuri tidak merinci provinsi-provinsi tersebut.

Selain itu, ada pula tujuh provinsi dan 41 kabupaten/kota yang telah menetapkan status siaga darurat bencana wabah Covid-19.

Baca juga: Pasien Covid-19 Terus Bertambah, DPRD Minta Pemkot Depok Antisipasi Kapasitas Rumah Sakit

"Kemudian, beberapa daerah juga telah mengupayakan berbagai inovasi dalam melawan penularan Covid-19. Salah satunya dengan mengawasi mobilitas penduduk yang ada di wilayahnya, " tutur Yuri.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/2622/SJ tentang Pembantukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah.

Dikutip dari lembaran SE, aturan ini dikeluarkan pada Minggu (29/3/2020).

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syafrizal mengatakan keberadaan SE itu bertujuan agar kepala daerah menjadi ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah.

"Tujuannya kepala daerah take lead. Ketua gugus bukan Sekda, bukan BPBD," ujar Syafrizal saat dikonfirmasi, Senin (30/3/2020).

Secara rinci, isi dari SE yang ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian itu adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Diminta Saudara-saudari Gubernur, Wali Kota dan Bupati melaksanakan langkah:

Baca juga: Pendapatan Kota Bekasi Berkurang Sejak Wabah Covid-19 Merebak

1. Menjadi ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada penjabat lain didaerah. Di samping itu, Gubernur juga menjadi anggota dewan pengarah gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 tingkat nasional.

2. Sebagai ketua gugus tugas percepatan Covid-19 di daerah, gubernur bupati dan wali kota mengambil langkah :

a. Antisipasi dan penanganan Covid-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

b. Penyusunan Susunan organisasi, keanggotaan, Dan tugas pelaksanaan gugus tugas Percepatan penanganan Covid-19 di daerah berpedoman kepada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisah dari SE ini.