Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IAKMI: Perlu Pelibatan RT dan RW untuk Jalankan Imbauan Gubernur DKI soal Wabah Covid-19

Kompas.com - 30/03/2020, 08:38 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Jakarta Baequni menilai, peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) harus ditingkatkan dalam penanganan wabah virus corona.

Menurut dia, kepemimpinan RT dan RW diperlukan agar imbauan yang dibuat pemerintah DKI Jakarta bisa terealisasi hingga ke kalangan akar rumput.

"Kami berpendapat bahwa hal ini (imbauan) memerlukan suatu sistem kepemimpinan di tingkat RW yang kuat serta didukung oleh semua elemen masyarakat untuk memastikan himbauan tersebut dapat terlaksana," kata Baequni dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Baequni juga menilai pelaksanaan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sudah dilaksanakan cukup baik.

Namun, ia melanjutkan, jika upaya pembatasan sosial sampai saat ini masih belum cukup, maka diperlukan upaya karantina wilayah untuk mencegah penyebaran Covid-19 secara lebih baik.

"Jika upaya pembatasan sosial berskala besar dianggap tidak efektif, maka tidak menutup kemungkinan IAKMI Jakarta mendorong pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown," ungkapnya.

Baca juga: Anies Minta Lindungi Warga yang Berisiko Tinggi Terinfeksi Covid-19

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerukan untuk melindungi dan mencegah penularan pada masyarakat yang memiliki risiko tinggi bila terpapar Covid-19.

Seruan itu dilatarbelakangi tingginya angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia.

Dalam seruannya, Anies meminta Ketua RT, RW, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Kader Desa Wisma untuk mengidentifikasi dan mendata warga berisiko tinggi di lapangan RT dan RW dengan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

“Orang berisiko tinggi yang dimaksud adalah dia yang lanjut usia (umur di atas 60), penderita tekanan darah tinggi, pengidap penyakit tinggi, penyakit jantung, diabetes, penyakit paru-paru, dan kanker,” ujar Anies dalam seruannya yang ditulis, Jumat (26/3/2020).

Baca juga: Anies: Tenaga Medis yang Tangani Covid-19 Khawatir Pulang ke Rumah

Anies juga meminta jajarannya menguasai dan mengenali gejala Covid-19 yang dapat diakses melalui http://corona.jakarta.go.id.

Ia juga meminta jajarannya membuat panduan terkait penanganan Covid-19, seperti bannner, poster yang bisa dilihat dan diunduh dari http://bit.ly/PublikasiCoronaDKI.

Kemudian, Anies meminta mereka mendatangi dan menjelaskan informasi mengenai gejala dan bagaimana menangani Covid-19 .

“Memastikan bahwa setiap warga yang tinggal di wilayah memahami dan melakukan langkah pencegahan penularan Covid-19,” kata Anies.

Baca juga: Ikuti Arahan Gubernur Anies, Pemilihan Wagub Ditunda hingga 6 April

Ia juga meminta jajarannya untuk melakukan pemantauan rutin pada orang berisiko tinggi yang tinggal sendiri atau tidak dengan keluarga.

Hal ini berlaku selama wabah Covid-19 masih ada di Jakarta.

Anies juga menyarankan agar kegiatan sosialisasi dan pemantauan dengan warga harus dengan kondisi yang sehat, menggunakan masker dan memastikan tangan serta pakaian yang dikenakan dalam keadaan steril.

“Jika menemukan orang dengan gejala Covid-19 di lingkungan RT RW maka segera lapor ke lurah, pusat layanan kesehatan setempat atau hubungi nomor telepon 112 atau WhatsApp 081388376955,” tutur Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com