Kompas.com - 30/03/2020, 08:18 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan, Rapat Paripurna pembukaan massa persidangan III Tahun 2019-2020 harus tetap dilakukan agar fungsi pengawasan bisa berjalan.

Puan menekankan, semua kegiatan legislator akan fokus pada penanganan darurat wabah Covid-19.

"Dalam masa darurat, semua kegiatan DPR akan diarahkan untuk membantu atasi wabah corona. Kalau tidak ada sidang paripurna, maka status DPR akan tetap reses, tidak bisa melakukan fungsinya secara maksimal," kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR di Tengah Wabah Virus Corona

Puan mengatakan, DPR akan ikut mencari formulasi untuk membantu pemerintah mengatasi dampak-dampak wabah Covid-19, terutama dampak ekonomi dan sosial.

Puan mencontohkan, pentingnya desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, baik dari sisi penerimaan dan pembiayaan.

"Perubahan (APBN) baik dari sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan yang fokusnya pada penanganan wabah corona serta penanggulangan dampak sosial dan ekonominya," ujarnya.

Baca juga: Pembukaan Masa Sidang di Tengah Wabah Corona, Anggota DPR Bisa Ikut Rapat secara Virtual

Adapun mengenai penyelenggaraan rapat paripurna, lanjut Puan, akan disesuaikan dengan protokol keselamatan Covid-19.

Penyesuaian ini, kata dia, dilakukan dengan membatasi kehadiran fisik peserta dalam rapat dengan menghadiri 3 pimpinan DPR, 9 ketua fraksi dan ketua-ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

"Ada pun anggota- anggota lain bisa mengikuti rapat secara virtual menggunakan fasilitas teleconference. Rapat akan berlangsung cepat, tidak ada pengambilan keputusan, hanya membuka masa persidangan III saja," ucapnya.

Baca juga: Buka Masa Sidang Pekan Depan, Ketua DPR Janji Segera Beri Solusi Penanganan Covid-19

Selain itu, Puan juga menjelaskan, akses masuk menuju ruang rapat paripurna hanya melalui satu pintu.

Setiap peserta rapat akan dicek suhu tubuhnya dan disemprot dengan disinfektan serta wajib membersihkan tangan.

Kemudian, posisi duduk peserta rapat diatur untuk menjaga jarak.

"Karena itulah Rapat Paripurna diadakan di Gedung Nusantara yang kapasitasnya lebih luas. Selain peserta rapat tidak diperkenankan masuk area Gedung Nusantara," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MAKI Nilai KPK Punya Tantangan Buktikan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terlibat Suap Penyidik KPK

MAKI Nilai KPK Punya Tantangan Buktikan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terlibat Suap Penyidik KPK

Nasional
UPDATE: Tambah 5.436, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.632.248 Orang

UPDATE: Tambah 5.436, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.632.248 Orang

Nasional
Peran Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara: Pertemukan Wali Kota Tanjung Balai dengan Penyidik KPK

Peran Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara: Pertemukan Wali Kota Tanjung Balai dengan Penyidik KPK

Nasional
Fraksi Gerindra: Bansos Tunai Sebaiknya Ditambah, Bukan Dihentikan

Fraksi Gerindra: Bansos Tunai Sebaiknya Ditambah, Bukan Dihentikan

Nasional
Beda Larangan Mudik Lebaran dan Pengetatan Perjalanan

Beda Larangan Mudik Lebaran dan Pengetatan Perjalanan

Nasional
DD Tekno Jamin Biaya Kematian dan Pemulasaraan Mitra Dompet Dhuafa

DD Tekno Jamin Biaya Kematian dan Pemulasaraan Mitra Dompet Dhuafa

Nasional
Ditjen Imigrasi Segera Terbitkan SE soal Larangan WN India Masuki Indonesia

Ditjen Imigrasi Segera Terbitkan SE soal Larangan WN India Masuki Indonesia

Nasional
Wapres Minta Santri Dibolehkan Mudik

Wapres Minta Santri Dibolehkan Mudik

Nasional
Imigrasi: Izin Permohonan Visa dari India Sudah Distop Sejak 22 April

Imigrasi: Izin Permohonan Visa dari India Sudah Distop Sejak 22 April

Nasional
Selain KRI Nanggala-402, Ini 4 Koleksi Kapal Selam TNI AL

Selain KRI Nanggala-402, Ini 4 Koleksi Kapal Selam TNI AL

Nasional
Azis Syamsuddin Disebut Terkait Kasus Penyidik KPK, MKD Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Disebut Terkait Kasus Penyidik KPK, MKD Hormati Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Megawati Nilai Bencana Alam Tak Lepas dari Kelalaian Pemimpin di Daerah

Megawati Nilai Bencana Alam Tak Lepas dari Kelalaian Pemimpin di Daerah

Nasional
Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Menteri PPPA Ungkap Pentingnya ASI Eksklusif untuk Cegah Stunting

Nasional
Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Hanya Dorong Penanganan Covid-19, tapi Juga Pemulihan Ekonomi

Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Hanya Dorong Penanganan Covid-19, tapi Juga Pemulihan Ekonomi

Nasional
Soal Aturan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Satgas: Hanya Syarat Tes Covid-19 yang Diperketat

Soal Aturan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Satgas: Hanya Syarat Tes Covid-19 yang Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X