Putus Mata Rantai Covid-19, MUI Sarankan Realokasi Anggaran hingga Lockdown

Kompas.com - 29/03/2020, 10:19 WIB
Ilustrasi virus corona ShutterstockIlustrasi virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan beberapa saran kepada para politisi dan pimpinan partai serta pemerintah dalam rangka mencegah Covid-19 yang tengah mewabah di tanah air.

Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas mengatakan, pihaknya sangat berharap agar para politisi, pimpinan partai, dan pemerintah bisa memiliki kesepakatan dalam rangka memutus mata rantai penularan virus corona secepatnya.

"Kita sebagai bangsa harus kompak dan bersatu. Kami sangat mengharapkan agar para politisi, pimpinan partai dan pemerintah bisa menemukan kata sepakat agar kita dapat menghentikan dan memutus mata rantai penularan virus ini secepatnya," ujar Anwar dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Minggu (29/3/2020).

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19 di Daerah, Ketua MPR Minta Jakarta Di-lockdown

Dalam saran yang diberikannya itu, MUI meminta agar lockdown atau penutupan wilayah dilakukan baik secara total di seluruh negeri maupun lokal dalam jangka waktu tertentu sesuai pertimbangan para ahli.

Kemudian, MUI juga menyarankan agar melakukan realokasi terhadap seluruh dan atau sebagian anggaran infrastruktur yang ada. 

Anggaran tersebut agar dipergunakan bagi kepentingan memutus mata rantai penyebaran virus corona.

"Menunda penggunaan rencana anggaran pemindahan ibu kota tahun 2020 ini seluruhnya dan atau sebagiannya untuk dipergunakan menolong ekonomi rakyat dan memulihkan perekonomian nasional," kata dia.

Selanjutnya adalah meminta agar mengalihkan seluruh dan atau sebagian anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan kelurahan untuk menolong masyarakat setempat selama masa lockdown.

Kemudian, memanggil para pengusaha besar dan mewajibkan mereka untuk memberikan bantuan bagi penanganan kasus Covid-19.

Termasuk juga mengatasi persoalan ekonomi yang dialami masyarakat bawah.

"Menindak dengan tegas siapa saja yang tidak mematuhi anjuran dan ketentuan dari pemerintah tentang lockdown ini," kata dia.

Baca juga: Lockdown Lokal, Anggota Komisi II DPR Ingatkan soal Aturan di UU Karantina Kesehatan

Pihaknya pun berharap saran-saran tersebut dieprtimbangkan oleh para politisi, pimpinan partai, serta pemerintah agar Indonesia bisa segera terbebas dari wabah Covid-19 secepatnya.

Adapun kasus Covid-19 di Indonesia semakin bertambah. Per Sabtu (28/3), jumlah kasus telah mencapai 1.155 dengan rinciran 994 orang dirawat, 102 orang meninggal dunia, dan 59 orang dinyatakan sembuh.

Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah pasien terbanyak, yakni 627 orang. Disusul kemudian oleh Jawa Barat dengan 119 orang, Banten 103 orang, dan Jawa Timur 77 orang serta sejumlah provinsi lainnya yang juga turut terpapar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

Nasional
Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Nasional
Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Nasional
RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

Nasional
SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

Nasional
Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Nasional
Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Nasional
 Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Nasional
Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Nasional
Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Nasional
Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Nasional
Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

Nasional
DPR Diminta Cari Cara Aman untuk Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Prioritas 2021

DPR Diminta Cari Cara Aman untuk Libatkan Publik dalam Pembahasan RUU Prioritas 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X