Gubernur Ganjar: Tegal Tak Lockdown, Hanya Alun-alun Kota yang Ditutup

Kompas.com - 28/03/2020, 12:58 WIB
Seorang warga bersepeda melintasi jalan protokol Kota Tegal yang sudah dibatasi dengan ditutup water barrier, Sabtu (28/3/2020) KOMPAS.com/Tresno SetiadiSeorang warga bersepeda melintasi jalan protokol Kota Tegal yang sudah dibatasi dengan ditutup water barrier, Sabtu (28/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, status Kota Tegal tidak bisa disebut lockdown.

Sebab, kata dia, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriono hanya menutup alun-alun kota dan beberapa akses jalan di dalam kota tersebut.

"Pak Dedy (Walkot Tegal) ini mengambil tindakan awalnya di alun-alun, di sana dipakai sebagai tempat warga berkumpul. Nah itu tempat penularanya paling gampang, maka kemudian alun-alun ditutup," kata Ganjar dalam diskusi di Smart FM, Sabtu (28/3/2020).

Baca juga: Jelang Tegal Local Lockdown Pada 30 Maret 2020, Rencana 4 Bulan Isolasi Wilayah

Menurut Ganjar, Wali Kota Tegal kembali memperluas pembatasan akses masuk kota, setelah terdapat penambahan pasien positif Covid-19 di kota tersebut.

Hal ini, kata dia, perlu dilakukan untuk mengurangi pergerakan masyarakat.

"Saya tanya (Lockdown atau tidak), ternyata enggak, tapi mengurangi perbatasan, sehingga jalan-jalan di dalam kota dibatasi dan ditutup, sampai level ini masih oke kok. Bukan lockdown ya. Tapi mengurangi pergerakan warga agar tidak terlalu bebas," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriono menjelaskan, local lockdown tersebut dimaknainya sebagai isolasi wilayah.

"Saya membikin pembatas dengan istilah local lockdown, ini maksudnya local lockdown itu, isolasi wilayah ya," kata Dedy.

Baca juga: UPDATE: Pasien Tambah 153, Total Ada 1.046 Kasus Covid-19 di Indonesia

Menurut Dedy, isolasi wilayah tersebut dilakukan dengan menutup akses utama ke dalam kota, untuk mencegah pergerakan masif masyarakat di dalam kota.

Kemudian, Dedy mengatakan, bagi mereka yang masuk ke Kota Tegal dilakukan pemeriksaan suhu tubuh.

"Sehingga tidak gampang orang masuk ke kota Tegal melalui satu pintu, dan harus dicek suhu tubuhnya. Di beberapa titik, mereka harus menunjukkan identitas, KTP, SIM, agar kalau terjadi yang tidak diinginkan, kita melacak mudah," ujar Dedy.

Dedy mengakui, kebijakan tersebut banyak ditolak masyarakat Tegal. Namun, setelah masyarakat mengetahui ada kasus positif Covid-19, maka kebijakan tersebut mulai dipahami.

"Awalnya masyarakat itu rata-rata menolak. Setelah tahu warganya ada yang positif, mereka itu merasa tidak nyaman kalau tidak dibatasi, karena Kota Tegal yang tadi saya sampaikan ini sebagai transit city untuk daerah yang lain," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Nasional
Bikin Kegiatan 'Depok Sedekah Bersama', Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Bikin Kegiatan "Depok Sedekah Bersama", Idris-Imam Blusukan Bagikan Sembako ke Warga

Nasional
Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Nasional
Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X