Kompas.com - 28/03/2020, 12:58 WIB
Seorang warga bersepeda melintasi jalan protokol Kota Tegal yang sudah dibatasi dengan ditutup water barrier, Sabtu (28/3/2020) KOMPAS.com/Tresno SetiadiSeorang warga bersepeda melintasi jalan protokol Kota Tegal yang sudah dibatasi dengan ditutup water barrier, Sabtu (28/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, status Kota Tegal tidak bisa disebut lockdown.

Sebab, kata dia, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriono hanya menutup alun-alun kota dan beberapa akses jalan di dalam kota tersebut.

"Pak Dedy (Walkot Tegal) ini mengambil tindakan awalnya di alun-alun, di sana dipakai sebagai tempat warga berkumpul. Nah itu tempat penularanya paling gampang, maka kemudian alun-alun ditutup," kata Ganjar dalam diskusi di Smart FM, Sabtu (28/3/2020).

Baca juga: Jelang Tegal Local Lockdown Pada 30 Maret 2020, Rencana 4 Bulan Isolasi Wilayah

Menurut Ganjar, Wali Kota Tegal kembali memperluas pembatasan akses masuk kota, setelah terdapat penambahan pasien positif Covid-19 di kota tersebut.

Hal ini, kata dia, perlu dilakukan untuk mengurangi pergerakan masyarakat.

"Saya tanya (Lockdown atau tidak), ternyata enggak, tapi mengurangi perbatasan, sehingga jalan-jalan di dalam kota dibatasi dan ditutup, sampai level ini masih oke kok. Bukan lockdown ya. Tapi mengurangi pergerakan warga agar tidak terlalu bebas," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriono menjelaskan, local lockdown tersebut dimaknainya sebagai isolasi wilayah.

"Saya membikin pembatas dengan istilah local lockdown, ini maksudnya local lockdown itu, isolasi wilayah ya," kata Dedy.

Baca juga: UPDATE: Pasien Tambah 153, Total Ada 1.046 Kasus Covid-19 di Indonesia

Menurut Dedy, isolasi wilayah tersebut dilakukan dengan menutup akses utama ke dalam kota, untuk mencegah pergerakan masif masyarakat di dalam kota.

Kemudian, Dedy mengatakan, bagi mereka yang masuk ke Kota Tegal dilakukan pemeriksaan suhu tubuh.

"Sehingga tidak gampang orang masuk ke kota Tegal melalui satu pintu, dan harus dicek suhu tubuhnya. Di beberapa titik, mereka harus menunjukkan identitas, KTP, SIM, agar kalau terjadi yang tidak diinginkan, kita melacak mudah," ujar Dedy.

Dedy mengakui, kebijakan tersebut banyak ditolak masyarakat Tegal. Namun, setelah masyarakat mengetahui ada kasus positif Covid-19, maka kebijakan tersebut mulai dipahami.

"Awalnya masyarakat itu rata-rata menolak. Setelah tahu warganya ada yang positif, mereka itu merasa tidak nyaman kalau tidak dibatasi, karena Kota Tegal yang tadi saya sampaikan ini sebagai transit city untuk daerah yang lain," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Nasional
Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Nasional
Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Nasional
UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Pimpinan Komisi IX: Pemerintah Harus Larang Perjalanan dari India ke Indonesia untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Komisi IX Usulkan 127 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Nasional
Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Pertemuan Demokrat dan PKS, Demokrasi dan Penegakan Hukum Jadi Pembahasan

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X