Pemerintah Diminta Percepat PP soal Ketentuan Karantina Wilayah oleh Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Daulay berharap pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai karantina wilayah.

PP tersebut menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan).

"Saya berharap bahwa peraturan pemerintah itu bisa terbit dalam beberapa hari ke depan. Dengan begitu, kita bisa melangkah lebih maju dalam mengatasi virus corona yang semakin mengancam ini," kata Saleh, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Mahfud Sebut Pemerintah Siapkan PP soal Ketentuan Karantina oleh Daerah

Menurutnya, PP tentang karantina wilayah itu dapat menjadi jawaban atas polemik penutupan wilayah yang dilakukan sejumlah kepala daerah.

"Ada beberapa wilayah dan daerah yang saat ini yang sudah mencoba melaksanakan karantina wilayah (lockdown). Namun karena masih ada perdebatan soal definisi dan teknis pelaksanaanya, wilayah dan daerah tersebut tidak menyebutnya sebagai lockdown," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah daerah diberikan kelonggaran memutuskan kebijakan yang dianggap sesuai dengan kondisi masing-masing dalam upaya penanganan virus corona.

Menurut Mardani, pemerintah pusat semestinya mendukung dan membantu daerah yang telah mengambil keputusan karantina wilayah ataulocal lockdown.

"Berikan kelonggaran tiap daerah untuk menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Pusat jangan gunakan pendekatan kekuasaan. Justru bantu daerah yang sudah ambil keputusan agar koordinasi dengan pusat tetap berjalan," kata Mardani, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Pekan Depan, Pemerintah Putuskan PP soal Status Karantina Wilayah

Mardani mengatakan, saat ini bukan saatnya meributkan kewenangan tentang siapa yang berhak menentukan kebijakan dalam penanganan pandemi virus corona.

Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan diatur bahwa pelaksanaan karantina wilayah dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah.