Kompas.com - 27/03/2020, 20:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Daulay berharap pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai karantina wilayah.

PP tersebut menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan).

"Saya berharap bahwa peraturan pemerintah itu bisa terbit dalam beberapa hari ke depan. Dengan begitu, kita bisa melangkah lebih maju dalam mengatasi virus corona yang semakin mengancam ini," kata Saleh, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Mahfud Sebut Pemerintah Siapkan PP soal Ketentuan Karantina oleh Daerah

Menurutnya, PP tentang karantina wilayah itu dapat menjadi jawaban atas polemik penutupan wilayah yang dilakukan sejumlah kepala daerah.

"Ada beberapa wilayah dan daerah yang saat ini yang sudah mencoba melaksanakan karantina wilayah (lockdown). Namun karena masih ada perdebatan soal definisi dan teknis pelaksanaanya, wilayah dan daerah tersebut tidak menyebutnya sebagai lockdown," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta pemerintah daerah diberikan kelonggaran memutuskan kebijakan yang dianggap sesuai dengan kondisi masing-masing dalam upaya penanganan virus corona.

Menurut Mardani, pemerintah pusat semestinya mendukung dan membantu daerah yang telah mengambil keputusan karantina wilayah ataulocal lockdown.

"Berikan kelonggaran tiap daerah untuk menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Pusat jangan gunakan pendekatan kekuasaan. Justru bantu daerah yang sudah ambil keputusan agar koordinasi dengan pusat tetap berjalan," kata Mardani, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Pekan Depan, Pemerintah Putuskan PP soal Status Karantina Wilayah

Mardani mengatakan, saat ini bukan saatnya meributkan kewenangan tentang siapa yang berhak menentukan kebijakan dalam penanganan pandemi virus corona.

Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan diatur bahwa pelaksanaan karantina wilayah dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah.

Kemudian, karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh menteri.

Mardani menyatakan keselamatan masyarakat merupakan prioritas.

Ia menilai keputusan sejumlah daerah untuk menutup wilayah dapat dimaklumi, apalagi arus mudik lebaran mulai bergerak.

"Bukan saatnya meributkan wewenang saat ini. Fokus menyelamatkan warga dari serangan wabah ini," tuturnya.

Baca juga: Lockdown Lokal, Anggota Komisi II DPR Ingatkan soal Aturan di UU Karantina Kesehatan

Ia juga mengatakan dapat memahami kekhawatiran sejumlah daerah akan peningkatan kasus virus corona.

Menurutnya, keputusan lockdown menjadi rasional untuk mencegah penyebaran virus terus meluas.

Mardani berharap pemerintah pusat melihat sebab dan alasan di balik penetapan kebijakan tersebut.

"Semua dilihat alasannya. Menunggu kebijakan pusat, mereka khawatir daerah green zone bisa berubah dalam sehari dua hari menjadi red zone. Buat mereka, yang utama, paksa semua diam agar penularan berhenti," ujar Mardani.

"Ini logika yang benar ketimbang mendahulukan tes dan penyiapan rumah sakit. Akarnya di penularan. Dan penularan kian masif jika tidak ada lockdown," tegas Mardani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HUT Ke-77 TNI, Kolonel Laut Erwin Kasirun Bertindak Jadi Komandan Upacara

HUT Ke-77 TNI, Kolonel Laut Erwin Kasirun Bertindak Jadi Komandan Upacara

Nasional
HUT Ke-77 TNI, Sejumlah Alutsista Tembak Dipamerkan di Depan Istana Merdeka

HUT Ke-77 TNI, Sejumlah Alutsista Tembak Dipamerkan di Depan Istana Merdeka

Nasional
Kemenko PMK: Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 131 Orang

Kemenko PMK: Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 131 Orang

Nasional
Wapres: Selama 77 Tahun, TNI Telah Persembahkan Prestasi dan Pengorbanan

Wapres: Selama 77 Tahun, TNI Telah Persembahkan Prestasi dan Pengorbanan

Nasional
Foto Ganjar di Bawah Baliho Puan yang Kembali Menuai Komentar Bambang Pacul

Foto Ganjar di Bawah Baliho Puan yang Kembali Menuai Komentar Bambang Pacul

Nasional
Ferdy Sambo dkk Akan Ditampilkan Bareskrim Sebelum Diserahkan ke Kejaksaan

Ferdy Sambo dkk Akan Ditampilkan Bareskrim Sebelum Diserahkan ke Kejaksaan

Nasional
Ditjen Imigrasi Siapkan Implementasi Paspor Berlaku 10 Tahun

Ditjen Imigrasi Siapkan Implementasi Paspor Berlaku 10 Tahun

Nasional
Branding Lipstik Elite Politik

Branding Lipstik Elite Politik

Nasional
Mahfud MD Harap TGIPF Bisa Ungkap Akar Masalah Persepakbolaan di Indonesia

Mahfud MD Harap TGIPF Bisa Ungkap Akar Masalah Persepakbolaan di Indonesia

Nasional
Deretan Pasukan Elite Andalan TNI dengan Segala Kemampuan Khususnya

Deretan Pasukan Elite Andalan TNI dengan Segala Kemampuan Khususnya

Nasional
Catatan KontraS untuk HUT Ke-77 TNI: 61 Kekerasan Aparat dalam Setahun Terakhir

Catatan KontraS untuk HUT Ke-77 TNI: 61 Kekerasan Aparat dalam Setahun Terakhir

Nasional
Disentil PDI-P, PSI Tak Merasa Perlu Bicara ke Megawati soal Deklarasi Capres Ganjar

Disentil PDI-P, PSI Tak Merasa Perlu Bicara ke Megawati soal Deklarasi Capres Ganjar

Nasional
Sejarah Panjang Berdirinya TNI yang Kini Berusia 77 Tahun

Sejarah Panjang Berdirinya TNI yang Kini Berusia 77 Tahun

Nasional
Lika-liku Ganjar Pranowo Menuju Pilpres: Bernanung di PDI-P, Sempat Dijagokan Nasdem, Kini Didukung PSI

Lika-liku Ganjar Pranowo Menuju Pilpres: Bernanung di PDI-P, Sempat Dijagokan Nasdem, Kini Didukung PSI

Nasional
Istana: Perlu Penegakan Sanksi untuk Pihak yang Menyampaikan Laporan Asal-asalan

Istana: Perlu Penegakan Sanksi untuk Pihak yang Menyampaikan Laporan Asal-asalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.