Pemerintah Diminta Tiru Inggris Tangani Kelangkaan APD di Tengah Pandemi Covid-19

Kompas.com - 27/03/2020, 09:15 WIB
Salah satu penjahit difabel saat menunjukan contoh APD berupa pakaian khusus yang dipesan oleh rumah sakit KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMASalah satu penjahit difabel saat menunjukan contoh APD berupa pakaian khusus yang dipesan oleh rumah sakit

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Univeritas Indonesia (FK UI) menyampaikan sejumlah imbauan bagi pemerintah Indonesia terkait penanganan wabah Covid-19.

Salah satu yang disoroti adalah terkait ketersediaan alat pelindung diri ( APD) bagi tenaga kesehatan.

Dewan Guru Besar FK UI meminta pemerintah memastikan ketersediaan APD cukup untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan, terutama RS pemerintah.

Baca juga: Fatwa MUI soal Pedoman Shalat bagi Tenaga Kesehatan yang Gunakan APD

"Ketersediaan APD yang cukup sangat penting dalam kondisi pandemi Covid-19 untuk para tenaga medis," kata Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran FK UI, Siti Setiati, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (27/3/2020).

"Bila APD tidak tersedia cukup, ditakutkan akan berdampak buruk bagi tenaga kesahatan maupun pelayanan kesehatan yang diberikan di Indonesia," lanjutnya.

Siti mengatakan, pihaknya paham bahwa pemerintah baru-baru ini mendistribusikan ratusan ribu APD ke fasilitas kesehatan di berbagai daerah.

Namun, ia mengingatkan, suplai dan kebutuhan APD selama pandemi Covid-19 adalah hal yang dinamis.

Siti pun meminta pemerintah Indonesia belajar dari negara lain untuk menangani kasus kekurangan APD.

Ia mencontohkan, di Inggris, kelangkaan APD membuat tenaga kesehatan, termasuk dokter di negara tersebut, mengancam untuk tidak melanjutkan tugas mereka.

Hal ini lantas direspons cepat oleh National Health Service United Kingdom (NHS UK) atau program layanan kesehatan di Britania Raya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X