Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah: Masyarakat Bisa Konsultasi Online soal Covid-19 lewat 12 Platform Kesehatan

Kompas.com - 26/03/2020, 10:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan masyarakat dapat memanfaatkan platform kesehatan untuk melakukan konsultasi medis guna pencegahan dan penanganan jika tertular virus corona.

"Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Aliansi Telemedik Indonesia (Atensi) memanfaatkan telemedik yang berbasis internet untuk memberikan beberapa pelayanan terkait virus corona dan penyakit Covid-19," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/3/2020).

Menurut Agus, ada 12 platform telemedik yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi, yakni DokterSehat, Alodokter, Halodoc, SehatQ, KlikDokter, Good Doctor Technology Indonesia, ProSehat, Link Medis Sehat, Klinikgo, Perawatku.id, Aveecena dan Docquity.

Baca juga: Merasa Alami Gejala Covid-19? Bisa Jadi Gangguan Psikosomatis

Informasi yang tersedia berupa edukasi, panduan kesiapsiagaan hingga berkonsultasi interaktif secara online menggunakan aplikasi tersebut.

Selain itu, informasi cuci tangan yang benar memakai sabun, etika batuk, dan physical distancing juga tersedia di belasan platform ini.

"Manfaat penting lainnya yaitu bisa pemberian informasi mengenai tingkat risiko warga terhadap Covid-19. Melalui layanan ini, masyarakat dapat meminimalisasi kunjungan ke fasilitas kesehatan sehingga isolasi mandiri dan physical distancing bisa lebih efektif diterapkan, " tutur Agus.

Agus melanjutkan, untuk masyarakat yang berisiko tinggi mengidap Covid-19, layanan ini terhubung dengan fasilitas kesehatan terdekat maupun rumah sakit rujukan sesuai dengan protokol resmi pemerintah.

"Jangkauan layanan telemedik ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah terindikasi rawan penyebaran Covid-19. Warga atau pengguna dapat berkonsultasi dengan mitra dokter siaga 24/7 dan bebas biaya," tutur Agus.

Sementara itu, berdasarkan update data yang dihimpun pemerintah hingga 25 Maret 2020 ada tambahan data pasien positif Covid-19 sebanyak 105 orang.

Dengan tambahan itu, jumlah total pasien positif Covid-19 hingga saat ini sebanyak 790 kasus yang tersebar di 24 provinsi.

Adapun dari jumlah tersebut, sebanyak 31 pasien dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan 58 orang meninggal dunia.

Sebagai perbandingan, pada update data sebelumnya yakni 24 Maret 2020, jumlah akumulasi pasien yang dinyatakan positif Covid-19 sebanyak 685 orang.

Baca juga: Mengenal Perbedaan Antiseptik dan Disinfektan untuk Mencegah COVID-19

Dari data tersebut, sebanyak 30 pasien dinyatakan sembuh dan 55 orang meninggal dunia.

Adapun update data pada 25 Maret 2020 merupakan penyampaian informasi perkembangan pasien Covid-19 yang ke-24 kali yang dilakukan pemerintah.

Sebagaimana diketahui, update informasi soal pasien Covid-19 pertama kali diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com