Pemerintah Diminta Stop Pakai Bahasa Asing Saat Jelaskan soal Corona

Kompas.com - 23/03/2020, 18:51 WIB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (kiri) berbincang dengan Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo (kanan) usai memberikan keterangan terkait penanganan virus corona di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Yuri mengatakan pemerintah kedepannya akan menerapkan tes cepat (rapid test) COVID-19 melalui darah yang hasilnya dapat keluar lebih cepat, dapat dilakukan oleh seluruh rumah sakit di Indonesia dan akan efektif dilakukan kepada pasien yang telah terjangkit virus corona selama satu minggu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayJuru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (kiri) berbincang dengan Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo (kanan) usai memberikan keterangan terkait penanganan virus corona di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Yuri mengatakan pemerintah kedepannya akan menerapkan tes cepat (rapid test) COVID-19 melalui darah yang hasilnya dapat keluar lebih cepat, dapat dilakukan oleh seluruh rumah sakit di Indonesia dan akan efektif dilakukan kepada pasien yang telah terjangkit virus corona selama satu minggu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Indonesia Paulus Wirutomo meminta pemerintah tak menggunakan bahasa Inggris saat memberikan penjelasan ke publik terkait pandemi virus corona ( Covid-19).

Menurut Paulus, penggunaan bahasa inggris semisal social distancing justru membuat imbauan pemerintah untuk menjaga jarak sosial tidak efektif di kalangan masyarakat berpendidikan rendah.

"Ketika pejabat menggunakan istilah itu secara formal, bahkan jubir pemerintah sendiri menggunakan istilah itu, lah kita itu sadar atau enggak sih kalau setengah masyarakat kita itu pendidikannya belum tinggi?" kata Paulus kepada Kompas.com, Senin (23/3/2020).

Baca juga: Pakar Usul Anjuran Social Distancing Disampaikan secara Lebih Membumi

Paulus meyakini, pesan yang disampaikan pemerintah dengan istilah bahasa Inggris tidak akan efektif menyentuh kalangan masyarakat bawah.

Menurut dia, masyarakat yang tak memahami bahasa Inggris bisa jadi akan merasa bahwa pesan yang disampaikan pemerintah itu hanya untuk sebagian kalangan saja.

"Mereka pikir, oh ini disampaikan untuk orang yang berbahasa Inggris saja. Jadi, buat kita enggak masalah," ucap Paulus.

Sebagai orang yang tinggal di dekat wilayah kumuh di Johar Baru, Guru Besar FISIP UI ini mengaku paham betul bagaimana psikologis masyarakat kelas bawah.

Baca juga: Pemerintah Ubah Istilah Social Distancing Jadi Physical Distancing

Saat ini, lanjut Paulus, masyarakat di sekitaranya banyak yang tetap beraktivitas di tengah masifnya penyebaran virus corona di Jakarta.

Ia pun menduga mereka tak paham betul dengan yang disampaikan pemerintah.

"Kalau saya bilang ke mereka, 'hey social distancing', mana ada yang tau barang apa itu," kata Paulus.

Oleh karena itu, Paulus mengimbau pemerintah untuk mulai mengganti istilah istilah terkait corona yang menggunakan bahasa Inggris.

Baca juga: Pemerintah Ubah Istilah Social Distancing Jadi Physical Distancing

Tak hanya social distancing, juta istilah lain yang terkait dengan pandemi ini.

"Banyak istilah yang dipakai pemerintah semua penuh dengan bahasa Inggris. Ada suspect, ada transmission, ada lockdown, ya mbok diterjemahkan," kata Paulus.

Sampai Senin (23/3/2020) ini, terdapat 579 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Sebanyak 49 diantaranya meninggal dunia dan 30 lainnya dinyatakan sembuh.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Kronologi Cekcok Pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Putra Amien Rais di Pesawat Versi KPK

Nasional
Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Penjelasan KPK soal Cekcok antara Nawawi Pomolango dan Anak Amien Rais

Nasional
Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Nasional
Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

Nasional
IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

Nasional
Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

Nasional
Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

Nasional
BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X