Pemerintah Diminta Stop Pakai Bahasa Asing Saat Jelaskan soal Corona

Kompas.com - 23/03/2020, 18:51 WIB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (kiri) berbincang dengan Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo (kanan) usai memberikan keterangan terkait penanganan virus corona di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Yuri mengatakan pemerintah kedepannya akan menerapkan tes cepat (rapid test) COVID-19 melalui darah yang hasilnya dapat keluar lebih cepat, dapat dilakukan oleh seluruh rumah sakit di Indonesia dan akan efektif dilakukan kepada pasien yang telah terjangkit virus corona selama satu minggu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayJuru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (kiri) berbincang dengan Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo (kanan) usai memberikan keterangan terkait penanganan virus corona di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (18/3/2020). Yuri mengatakan pemerintah kedepannya akan menerapkan tes cepat (rapid test) COVID-19 melalui darah yang hasilnya dapat keluar lebih cepat, dapat dilakukan oleh seluruh rumah sakit di Indonesia dan akan efektif dilakukan kepada pasien yang telah terjangkit virus corona selama satu minggu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Indonesia Paulus Wirutomo meminta pemerintah tak menggunakan bahasa Inggris saat memberikan penjelasan ke publik terkait pandemi virus corona (Covid-19).

Menurut Paulus, penggunaan bahasa inggris semisal social distancing justru membuat imbauan pemerintah untuk menjaga jarak sosial tidak efektif di kalangan masyarakat berpendidikan rendah.

"Ketika pejabat menggunakan istilah itu secara formal, bahkan jubir pemerintah sendiri menggunakan istilah itu, lah kita itu sadar atau enggak sih kalau setengah masyarakat kita itu pendidikannya belum tinggi?" kata Paulus kepada Kompas.com, Senin (23/3/2020).

Baca juga: Pakar Usul Anjuran Social Distancing Disampaikan secara Lebih Membumi

Paulus meyakini, pesan yang disampaikan pemerintah dengan istilah bahasa Inggris tidak akan efektif menyentuh kalangan masyarakat bawah.

Menurut dia, masyarakat yang tak memahami bahasa Inggris bisa jadi akan merasa bahwa pesan yang disampaikan pemerintah itu hanya untuk sebagian kalangan saja.

"Mereka pikir, oh ini disampaikan untuk orang yang berbahasa Inggris saja. Jadi, buat kita enggak masalah," ucap Paulus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebagai orang yang tinggal di dekat wilayah kumuh di Johar Baru, Guru Besar FISIP UI ini mengaku paham betul bagaimana psikologis masyarakat kelas bawah.

Baca juga: Pemerintah Ubah Istilah Social Distancing Jadi Physical Distancing

Saat ini, lanjut Paulus, masyarakat di sekitaranya banyak yang tetap beraktivitas di tengah masifnya penyebaran virus corona di Jakarta.

Ia pun menduga mereka tak paham betul dengan yang disampaikan pemerintah.

"Kalau saya bilang ke mereka, 'hey social distancing', mana ada yang tau barang apa itu," kata Paulus.

Oleh karena itu, Paulus mengimbau pemerintah untuk mulai mengganti istilah istilah terkait corona yang menggunakan bahasa Inggris.

Baca juga: Pemerintah Ubah Istilah Social Distancing Jadi Physical Distancing

Tak hanya social distancing, juta istilah lain yang terkait dengan pandemi ini.

"Banyak istilah yang dipakai pemerintah semua penuh dengan bahasa Inggris. Ada suspect, ada transmission, ada lockdown, ya mbok diterjemahkan," kata Paulus.

Sampai Senin (23/3/2020) ini, terdapat 579 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Sebanyak 49 diantaranya meninggal dunia dan 30 lainnya dinyatakan sembuh.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Nasional
Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Nasional
Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Nasional
Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Nasional
KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

Nasional
Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Nasional
Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Nasional
Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Nasional
Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Nasional
Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Nasional
Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Jangan Sampai Kekurangan Stok Vaksin Hambat Target Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

KPK Eksekusi 2 Eks Politisi PPP yang Terjerat Kasus Suap DAK Labuhanbatu Utara ke Lapas

Nasional
Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Kisah Sumbangan Rp 2 Triliun dari Akidi Tio dan Kecerobohan Para Pejabat...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X