Pemerintah Diminta Stop Pakai Bahasa Asing Saat Jelaskan soal Corona

Menurut Paulus, penggunaan bahasa inggris semisal social distancing justru membuat imbauan pemerintah untuk menjaga jarak sosial tidak efektif di kalangan masyarakat berpendidikan rendah.

"Ketika pejabat menggunakan istilah itu secara formal, bahkan jubir pemerintah sendiri menggunakan istilah itu, lah kita itu sadar atau enggak sih kalau setengah masyarakat kita itu pendidikannya belum tinggi?" kata Paulus kepada Kompas.com, Senin (23/3/2020).

Paulus meyakini, pesan yang disampaikan pemerintah dengan istilah bahasa Inggris tidak akan efektif menyentuh kalangan masyarakat bawah.

Menurut dia, masyarakat yang tak memahami bahasa Inggris bisa jadi akan merasa bahwa pesan yang disampaikan pemerintah itu hanya untuk sebagian kalangan saja.

"Mereka pikir, oh ini disampaikan untuk orang yang berbahasa Inggris saja. Jadi, buat kita enggak masalah," ucap Paulus.

Sebagai orang yang tinggal di dekat wilayah kumuh di Johar Baru, Guru Besar FISIP UI ini mengaku paham betul bagaimana psikologis masyarakat kelas bawah.

Saat ini, lanjut Paulus, masyarakat di sekitaranya banyak yang tetap beraktivitas di tengah masifnya penyebaran virus corona di Jakarta.

Ia pun menduga mereka tak paham betul dengan yang disampaikan pemerintah.

"Kalau saya bilang ke mereka, 'hey social distancing', mana ada yang tau barang apa itu," kata Paulus.

Oleh karena itu, Paulus mengimbau pemerintah untuk mulai mengganti istilah istilah terkait corona yang menggunakan bahasa Inggris.

Tak hanya social distancing, juta istilah lain yang terkait dengan pandemi ini.

"Banyak istilah yang dipakai pemerintah semua penuh dengan bahasa Inggris. Ada suspect, ada transmission, ada lockdown, ya mbok diterjemahkan," kata Paulus.

Sampai Senin (23/3/2020) ini, terdapat 579 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Sebanyak 49 diantaranya meninggal dunia dan 30 lainnya dinyatakan sembuh.