Kompas.com - 23/03/2020, 15:15 WIB
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Nizar Ali, ditemui usai sidang uji materi terkait aturan ketentuan Pengelolaan Keuangan Haji. Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/9/2017)., Fachri FachrudinDirektur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Nizar Ali, ditemui usai sidang uji materi terkait aturan ketentuan Pengelolaan Keuangan Haji. Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/9/2017).,

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan anggaran sekitar Rp 300 miliar untuk membantu penanganan penyebaran virus corona atau Covid-19.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Kemenag Nizar Ali mengatakan, alokasi anggaran itu disepakati dalam rapat bersama para Sekretaris Ditjen dan pejabat eselon II Setjen Kemenag.

"Alokasi anggaran ini bagian dari keprihatinan dan kepedulian kita dalam mencegah penyebaran Vicod-19, paling tidak ada 311 miliar, syukur kalau bisa bertambah. Sumbernya dari APBN dan non-APBN," kata Nizar dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2020).

Baca juga: Waspada Penularan Covid-19, Kemenag Batalkan Acara Peringatan Isra Miraj

Nizar mengatakan, anggaran yang bersumber dari APBN akan diambil dari tiga komponen pokok yaitu perjalanan dinas luar negeri, perjalanan dinas dalam negeri, serta anggaran perjalanan yang ada dalam kegiatan-kegiatan.

Sementara itu, anggaran Non APBN bersumber dari bantuan BPKH, Baznas, dan BWI.

"Kemarin kita sudah menyalurkan lima Rp 5 miliar, Rp 3 miliar untuk Rumah Sakit Haji dan Rp 2 miliar untuk Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, Jakarta," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita juga sudah membentuk Posko Bencana yang akan menggalang bantuan dari ASN Kemenag dan masyarakat," sambungnya.

Baca juga: Kemenag Pastikan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Terus Berjalan

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenag Ali Rokhmad mengatakan, alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Rapid Test bagi pejabat dan pegawai Kementerian Agama.

Selain itu, alokasi anggaran juga digunakan untuk biaya penyemprotan disinfektan kantor, mendukungan penyelenggaraan work from home (WFH), serta membantu keluarga Kemenag yang terdampak Covid-19.

"Kepala Biro Keuangan juga sudah menunjuk dua bendahara agar tata kelola anggaran berbasis APBN dan Non APBN terpisah sehingga memudahkan pertanggungjawaban. Gugus Tugas juga melibatkan Tim Itjen Kemenag agar bisa mereview penggunaan anggaran agar sesuai ketentuan," ujar Ali.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak 92 Persen dalam 4 Minggu, Ketua MPR Minta Masyarakat Lebih Waspada

Kasus Covid-19 Melonjak 92 Persen dalam 4 Minggu, Ketua MPR Minta Masyarakat Lebih Waspada

Nasional
Menag Terbitkan Edaran Pelaksanaan Ibadah Idul Adha 2021, Takbiran Keliling Dilarang

Menag Terbitkan Edaran Pelaksanaan Ibadah Idul Adha 2021, Takbiran Keliling Dilarang

Nasional
Rencana Aksi HAM Muat tentang Layanan Pendidikan hingga Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Rencana Aksi HAM Muat tentang Layanan Pendidikan hingga Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Nasional
30 Pati TNI Naik Pangkat, Pangkostrad Dudung Abdurachman Jadi Letnan Jenderal

30 Pati TNI Naik Pangkat, Pangkostrad Dudung Abdurachman Jadi Letnan Jenderal

Nasional
Kemenag Terbitkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha, Ini Isinya

Kemenag Terbitkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA: Angka Pekerja Anak Indonesia Memprihatinkan, Lebih Banyak di Pedesaan

Menteri PPPA: Angka Pekerja Anak Indonesia Memprihatinkan, Lebih Banyak di Pedesaan

Nasional
Polisi Pemerkosa Remaja di Malut Ditetapkan Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi Pemerkosa Remaja di Malut Ditetapkan Jadi Tersangka dan Ditahan

Nasional
Mobil Listrik Dikembangkan di Indonesia, Moeldoko: Sangat Baik untuk Efisiensi dan Perbaikan Lingkungan

Mobil Listrik Dikembangkan di Indonesia, Moeldoko: Sangat Baik untuk Efisiensi dan Perbaikan Lingkungan

Nasional
Menteri PPPA Minta Seluruh Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Menteri PPPA Minta Seluruh Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Nasional
IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

Nasional
Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Nasional
Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X