Kemenag Siapkan Anggaran Rp 300 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Kompas.com - 23/03/2020, 15:15 WIB
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Nizar Ali, ditemui usai sidang uji materi terkait aturan ketentuan Pengelolaan Keuangan Haji. Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/9/2017)., Fachri FachrudinDirektur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Dirjen PHU) Kementerian Agama, Nizar Ali, ditemui usai sidang uji materi terkait aturan ketentuan Pengelolaan Keuangan Haji. Sidang digelar di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (26/9/2017).,

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama ( Kemenag) menyiapkan anggaran sekitar Rp 300 miliar untuk membantu penanganan penyebaran virus corona atau Covid-19.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Kemenag Nizar Ali mengatakan, alokasi anggaran itu disepakati dalam rapat bersama para Sekretaris Ditjen dan pejabat eselon II Setjen Kemenag.

"Alokasi anggaran ini bagian dari keprihatinan dan kepedulian kita dalam mencegah penyebaran Vicod-19, paling tidak ada 311 miliar, syukur kalau bisa bertambah. Sumbernya dari APBN dan non-APBN," kata Nizar dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2020).

Baca juga: Waspada Penularan Covid-19, Kemenag Batalkan Acara Peringatan Isra Miraj

Nizar mengatakan, anggaran yang bersumber dari APBN akan diambil dari tiga komponen pokok yaitu perjalanan dinas luar negeri, perjalanan dinas dalam negeri, serta anggaran perjalanan yang ada dalam kegiatan-kegiatan.

Sementara itu, anggaran Non APBN bersumber dari bantuan BPKH, Baznas, dan BWI.

"Kemarin kita sudah menyalurkan lima Rp 5 miliar, Rp 3 miliar untuk Rumah Sakit Haji dan Rp 2 miliar untuk Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, Jakarta," ujarnya.

"Kita juga sudah membentuk Posko Bencana yang akan menggalang bantuan dari ASN Kemenag dan masyarakat," sambungnya.

Baca juga: Kemenag Pastikan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Terus Berjalan

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenag Ali Rokhmad mengatakan, alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Rapid Test bagi pejabat dan pegawai Kementerian Agama.

Selain itu, alokasi anggaran juga digunakan untuk biaya penyemprotan disinfektan kantor, mendukungan penyelenggaraan work from home (WFH), serta membantu keluarga Kemenag yang terdampak Covid-19.

"Kepala Biro Keuangan juga sudah menunjuk dua bendahara agar tata kelola anggaran berbasis APBN dan Non APBN terpisah sehingga memudahkan pertanggungjawaban. Gugus Tugas juga melibatkan Tim Itjen Kemenag agar bisa mereview penggunaan anggaran agar sesuai ketentuan," ujar Ali.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Penjelasan Lengkap Kapolresta Barelang terkait Tewasnya Hendri Alfred Bakari

Nasional
Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Ini 10 Kesimpulan Hasil Kajian Komnas HAM atas RUU Cipta Kerja

Nasional
Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X