Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei RRI-Indo Barometer: 56,3 Persen Responden Tak Menerima Sosialisasi Pencegahan Covid-19

Kompas.com - 20/03/2020, 14:05 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Radio Republik Indonesia (RRI) bersama lembaga survei Indo Barometer menunjukkan bahwa belum semua masyarakat menerima anjuran dari pemerintah atau Kementerian Kesehatan mengenai tata cara pencegahan virus corona atau covid-19.

Dalam hasil survei tersebut, persentase masyarakat yang merasa tidak menerima anjuran dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga di bawahnya seperti Dinas Kesehatan sebesar 56,3 persen. 

Sementara, 43,7 persen menyatakan sudah menerima anjuran pencegahan.

Baca juga: Survei RRI-Indo Barometer: Tingginya Kekhawatiran Warga atas Wabah Covid-19

"Saya bisa mengatakan ini PR bagi pemerintah untuk bagaimana menyosialisasikan lebih masif lagi terkait dengan anjuran (pencegahan virus corona)," ujar Peneliti Indo Barometer Asep Saepudin ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (20/3/2020).

Asep mengungkapkan, bagi publik yang mengaku telah mendapat anjuran dari pemerintah, 69,2 persen di antaranya telah mempraktikkan anjuran tersebut.

Sedangkan yang belum mempraktikkan sebanyak 30,8 persen.

Asep mengatakan, pemerintah sudah semestinya meningkatkan sosialiasi atas tingginya masyarakat yang merasa tidak ada anjuran pencegahan virus corona.

"Memang ini bisa menjadi masukan pemerintah bahwa ini PR besar untuk meningkatkan sosialisasi tentang ini (anjuran pencegahan virus corona)," katanya.

Baca juga: Kepala BNPB: Tingkatkan Imunitas untuk Cegah Corona, Jangan Biarkan Perut Kosong

Di sisi lain, pihaknya memaklumi tingginya persentase masyarakat yang merasa tidak ada anjuran.

Menurut Asep, penyebabnya karena ada jarak antara pemerintah pusat dengan masyarakat.

"Menurutku wajar karena gap-nya antara pusat dan masyarakat bawah terlalu jauh," terang dia.

Baca juga: UPDATE: 25 Orang Meninggal akibat Covid-19, Tingkat Kematian 8 Persen

Adapun wilayah pelaksanaan survei ini meliputi tujuh provinsi. Antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Dari tujuh wilayah setara dengan 64,9 persen populasi nasional.

Sedangkan waktu pengumpulan data berlangsung sejak 10 hingga 16 Maret 2020.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah quota dan purposive sampling.

Baca juga: 7 Arahan Terbaru Jokowi untuk Penanganan Covid-19

Jumlah sampel sebesar 400 responden tersebar secara proporsional dengan margin of error sebesar ± 4.90 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara, responden adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah yang bertempat tinggal di wilayah survei.

Sedangkan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via telepon seluler menggunakan kuesioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com