Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tangani Covid-19, Pemerintah Dapat Pinjaman Hotel Bintang 5 dari Surya Paloh

Kompas.com - 20/03/2020, 09:16 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mendapat pinjaman hotel dari pengusaha sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menangani wabah Covid-19 yang mulai merajalela di Tanah Air.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, ia mendapat telepon dari Surya Paloh yang menyampaikan keinginan untuk membantu pemerintah dengan meminjamkan hotel miliknya yakni The Media Hotel yang berada di kawasan Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

"Pak Surya Paloh sebagai Ketua Partai Nasdem tahu betul masalah kita di Indonesia, lalu beliau menyampaikan, 'saya memberikan hotel saya, hotel The Media bintang 5 di Jalan Gunung Sahari untuk digunakan seluruh fasilitasnya oleh pemerintah Indonesia mengatasi wabah Covid-19 sampai selesai," ujar Johnny kepada Kompas.com, Jumat (20/3/2020).

Baca juga: Antisipasi RS Penuh, Sejumlah Hotel Disiapkan Rawat Pasien Covid-19

Johnny yang juga Menteri Komunikasi dan Informasi ini mengatakan, Surya Paloh mempersilakan pemerintah menggunakan fasilitas di hotel tersebut sampai penanganan wabah Covid-19 selesai.

Dirinya juga telah menyampaikan keinginan Surya Paloh tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk kepada sekretaris kabinet.

*****
Kompas.com menggalang dana untuk solidaritas terhadap kondisi minimnya alat pelindung diri dan keperluan lainnya di rumah sakit-rumah sakit di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, terkait penanganan Covid-19. Mari tunjukkan solidaritas kita dan bantu rumah sakit-rumah sakit untuk memiliki perlengkapan memadai. Klik untuk donasi melalui Kitabisa di https://kitabisa.com/campaign/melawancoronavirus.

*****

Namun, kata dia, persetujuan akan digunakan untuk apa hotel tersebut berada di pihak Kementerian Kesehatan.

Menteri Kesehatan juga disebutkannya sudah mengecek hotel tersebut untuk dapat menentukan penggunaannya.

"Karena ini kan hotel bintang lima, ada 300 lebih kamarnya. Nah nanti kebutuhannya apa saja bisa ditaruh di situ, tapi yang tahu kebutuhannya itu Menteri Kesehatan," kata dia.

Baca juga: Intip Hotel Patra Comfort Jakarta, Bakal Jadi Tempat Isolasi Corona?

Ia mengatakan, fasilitas-fasilitas besar seperti hotel, apartemen, ataupun wisma-wisma dibutuhkan apabila ruangan di rumah sakit tidak dapat menampung lagi.

Oleh karena itu, kata dia, Surya Paloh secara khusus baik sebagai pribadi maupun Ketua Nasdem memberikan dukungan kepada pemerintah bahwa penyelesaian COvid-19 ini harus menjadi prioritas penting.

"Karena sudah berdampak kemana-mana, termasuk yang non medis. Pasar uang sudah turun, nilai tukar rupiah melemah, begitu banyak. Kita harus bangun kekuatan dan menjawab panggilan kita untuk bersama-sama atasi," kata dia.

Baca juga: Rumah Sakit Kepenuhan, Muncul Wacana Ubah Hotel Jadi Tempat Pasien Corona

Diberitakan sebelumnya, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengklaim, sejumlah pengusaha bersedia membantu pemerintah menyiapkan fasilitas hotel untuk pasien terkait virus Corona (Covid-19) di Indonesia.

Hal ini untuk mengantisipasi kurangnya ketersediaan ruang isolasi di rumah sakit.

"Sejumlah tokoh nasional dan pengusaha telah menyanggupi menyiapkan fasilitas hotel mereka, manakala fasilitas yang disiapkan pemerintah terbatas, baik di Jakarta atau pun di daerah," kata Doni usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (19/3/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com