Kompas.com - 13/03/2020, 19:09 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Setara Institute Ismail Hasani menilai bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat nasional harus diisi oleh anggota yang independen.

"Ya mesti tokoh independen yang kompeten (mengisi FKUB nasional). Kalaupun ada tokoh agama setiadaknya ada kombinasi tokoh agama dan perwakilan intelektual yang memahami soal ini," kata Ismail kepada Kompas.com, Jumat (13/3/2020).

Ismail menjelaskan, jika FKUB tingkat nasional diisi oleh perwakilan-perwakilan agama saja, maka diprediksi akan bekerja dengan bias.

"Sebenarnya di Kementerian Agama sudab ada PKUB. Pusat Kerukunan Umat Beragama dan selama ini tidak bekerja efektif," ucapnya.

"Sepanjang desain FKUB nasional diisi oleh perwakilan agama-agama maka bias dalam bekerja tetap akan muncul," kata Ismail.

Baca juga: 4 Hal yang Perlu Diperhatikan Terkait Wacana Pembentukan FKUB Tingkat Nasional

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, FKUB tingkat nasional dibutuhkan untuk memperkuat kerukunan antar-kelompok beragama.

Ia menilai keberadaan lembaga itu penting untuk menangani persoalan kerukunan di tingkat nasional.

"Saya juga bisa mengerti bahwa FKUB ini memang adanya di provinsi dan kabupaten/kota sehingga ketika ada masalah di tingkat nasional, (FKUB) itu tidak ada," ujar Ma'ruf Amin saat bertemu dengan Asosiasi FKUB di Kantor Wapres, Selasa (10/3/2020).

Baca juga: Setara Institute: Kepala Daerah Bertanggungjawab Atasi Polemik Pembangunan Rumah Ibadah

Terkait hal itu, Ma'ruf meminta asosiasi FKUB merekomendasikan konsep dan proses pembentukan organisasi.

"Saya melihat ada keinginan dengan adanya forum ini, maka ada keinginan (FKUB) sifatnya nasional. Ini yang mungkin kita pikirkan seperti apa prosesnya kalau memang dibutuhkan, nanti rekomendasinya dari forum, seperti apa rumusannya yang nasional," kata dia.

Menurut Ma'ruf, masalah kerukunan antarumat beragama tidak hanya terjadi di daerah tetapi juga bisa terjadi skala nasional.

Dengan demikian, FKUB tingkat nasional dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan masalah kerukunan yang mungkin terjadi secara nasional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Duga Kas BUMD Sumsel PT SMS Mengalir Keluar Tanpa Bukti Jelas

KPK Duga Kas BUMD Sumsel PT SMS Mengalir Keluar Tanpa Bukti Jelas

Nasional
Soal Sprin Penyelidikan Kasus Yosua, Hendra Kurniawan: Itu Langsung dari Ferdy Sambo

Soal Sprin Penyelidikan Kasus Yosua, Hendra Kurniawan: Itu Langsung dari Ferdy Sambo

Nasional
Survei Indikator Politik, Hanya 1,9 Persen Pemilih Golkar yang Dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Survei Indikator Politik, Hanya 1,9 Persen Pemilih Golkar yang Dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Nasional
Soal Penjodohan Prabowo-Ganjar, Fadli Zon: Semua Kemungkinan Masih Terbuka

Soal Penjodohan Prabowo-Ganjar, Fadli Zon: Semua Kemungkinan Masih Terbuka

Nasional
Yudo Margono Jalani 'Fit and Proper Test' Calon Panglima TNI Besok, Komisi I: Digelar Terbuka

Yudo Margono Jalani "Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI Besok, Komisi I: Digelar Terbuka

Nasional
Survei Indikator: Pendukung AHY Lebih Banyak Pilih Anies Baswedan sebagai Capres

Survei Indikator: Pendukung AHY Lebih Banyak Pilih Anies Baswedan sebagai Capres

Nasional
Partai Republik Gugat KPU ke PTUN, Buntut Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Partai Republik Gugat KPU ke PTUN, Buntut Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Nasional
Menkes: 50 Persen Pasien Covid-19 yang Meninggal Belum Divaksin Sama Sekali

Menkes: 50 Persen Pasien Covid-19 yang Meninggal Belum Divaksin Sama Sekali

Nasional
Suara Korban Pencabulan: Vonis 7 Tahun untuk Bechi Tak Penuhi Rasa Keadilan

Suara Korban Pencabulan: Vonis 7 Tahun untuk Bechi Tak Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Takut Tolak Perintah Sambo Tembak Brigadir J, Bharada E: Pangkat Kami bagai Bumi dan Langit

Takut Tolak Perintah Sambo Tembak Brigadir J, Bharada E: Pangkat Kami bagai Bumi dan Langit

Nasional
Nadiem Beberkan Postur Anggaran Kemendikbud Ristek, Paling Banyak untuk KIP hingga Tunjangan Guru

Nadiem Beberkan Postur Anggaran Kemendikbud Ristek, Paling Banyak untuk KIP hingga Tunjangan Guru

Nasional
Pemerintah Anggarkan Rp 392,1 Triliun untuk Infrastruktur, Rp 316,9 Triliun untuk Hankam

Pemerintah Anggarkan Rp 392,1 Triliun untuk Infrastruktur, Rp 316,9 Triliun untuk Hankam

Nasional
Menangis, Korban Pencabulan Anak Kiai Jombang Mas Bechi: Jangan Takut Bersuara, walau Berat

Menangis, Korban Pencabulan Anak Kiai Jombang Mas Bechi: Jangan Takut Bersuara, walau Berat

Nasional
Hadiri AJK 2022, Menkominfo Sebut Jurnalistik dan Teknologi Digital Sukseskan Presidensi G20

Hadiri AJK 2022, Menkominfo Sebut Jurnalistik dan Teknologi Digital Sukseskan Presidensi G20

Nasional
Mas Bechi Divonis 7 Tahun, Korban Ceritakan Sulitnya Bongkar Aksi Cabul Anak Kiai Jombang

Mas Bechi Divonis 7 Tahun, Korban Ceritakan Sulitnya Bongkar Aksi Cabul Anak Kiai Jombang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.