Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setara Institute: Kepala Daerah Bertanggungjawab Atasi Polemik Pembangunan Rumah Ibadah

Kompas.com - 13/03/2020, 11:35 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Setara Institute Ismail Hasani menilai penanganan polemik pembangunan rumah ibadah yang sering menimbulkan konflik bukan hanya menjadi tanggung jawab Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).  

Menurut Ismail, penyelesaian masalah itu justru menjadi tanggung jawab utama kepala daerah.

"Jadi bukan hanya FKUB yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan ini, yang utama justru adalah kepala daerah itu sendiri," kata Ismail pada Kompas.com, Jumat (13/3/2020).

Baca juga: Asosiasi FKUB Akan Cari Solusi soal Pembangunan Rumah Ibadah yang Kerap Picu Konflik

Ismail menjelaskan, FKUB hanya bertugas untuk memberi rekomendasi pembangunan rumah ibadah.

Sementara, keputusan boleh atau tidaknya rumah ibadah itu dibangun berada di tangan kepala daerah.

Oleh sebab itu, ia menilai penyelesaian polemik pembangunan rumah ibadah adalah tanggung jawab semua pihak.

"Karena hemat saya apa yang dikerjakan FKUB itu sebenarnya sebatas memberikan pertimbangan otoritas itu tetap pada kepala daerah. Ada pada bupati atau wali kota," ungkapnya.

Baca juga: Maruf Akan Bahas Wacana Pembentukan FKUB Tingkat Nasional dengan Presiden

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet mengakui bahwa pembangunan rumah ibadah kerap kali memicu konflik di wilayah sehingga menganggu kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Ida mengatakan, FKUB dan pemerintah akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

"Pembangunan rumah ibadah jadi salah satu yang sering mewarnai dan ini sudah menjadi pemikiran Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Agama, dan kita semua, maka kami akan mencari jalan sebaik-baiknya," ujar Ida di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/30/2020).

Pencarian jalan keluar tersebut perlu dilakukan agar kerukunan antar umat beragama tetap terjaga dan terjamin.

Terlebih Indonesia yang Pancasila sudah dangat bergantung dengan kerukunan tersebut.

"Seluruh komponen bangsa harus mengedepankan itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com