Setara Institute: Kepala Daerah Bertanggungjawab Atasi Polemik Pembangunan Rumah Ibadah

Kompas.com - 13/03/2020, 11:35 WIB
Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani dan Peneliti Setara Institute Sudarto Toto saat menggelar jumpa pers terkait laporan riset Rezim Penodaan Agama 1965-2017, di kantor Setara Institute, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (11/5/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoDirektur Riset Setara Institute Ismail Hasani dan Peneliti Setara Institute Sudarto Toto saat menggelar jumpa pers terkait laporan riset Rezim Penodaan Agama 1965-2017, di kantor Setara Institute, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (11/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Setara Institute Ismail Hasani menilai penanganan polemik pembangunan rumah ibadah yang sering menimbulkan konflik bukan hanya menjadi tanggung jawab Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).  

Menurut Ismail, penyelesaian masalah itu justru menjadi tanggung jawab utama kepala daerah.

"Jadi bukan hanya FKUB yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan ini, yang utama justru adalah kepala daerah itu sendiri," kata Ismail pada Kompas.com, Jumat (13/3/2020).

Baca juga: Asosiasi FKUB Akan Cari Solusi soal Pembangunan Rumah Ibadah yang Kerap Picu Konflik

Ismail menjelaskan, FKUB hanya bertugas untuk memberi rekomendasi pembangunan rumah ibadah.

Sementara, keputusan boleh atau tidaknya rumah ibadah itu dibangun berada di tangan kepala daerah.

Oleh sebab itu, ia menilai penyelesaian polemik pembangunan rumah ibadah adalah tanggung jawab semua pihak.

"Karena hemat saya apa yang dikerjakan FKUB itu sebenarnya sebatas memberikan pertimbangan otoritas itu tetap pada kepala daerah. Ada pada bupati atau wali kota," ungkapnya.

Baca juga: Maruf Akan Bahas Wacana Pembentukan FKUB Tingkat Nasional dengan Presiden

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet mengakui bahwa pembangunan rumah ibadah kerap kali memicu konflik di wilayah sehingga menganggu kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Ida mengatakan, FKUB dan pemerintah akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

"Pembangunan rumah ibadah jadi salah satu yang sering mewarnai dan ini sudah menjadi pemikiran Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Agama, dan kita semua, maka kami akan mencari jalan sebaik-baiknya," ujar Ida di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/30/2020).

Pencarian jalan keluar tersebut perlu dilakukan agar kerukunan antar umat beragama tetap terjaga dan terjamin.

Terlebih Indonesia yang Pancasila sudah dangat bergantung dengan kerukunan tersebut.

"Seluruh komponen bangsa harus mengedepankan itu," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Nasional
NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Nasional
Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi Secara Fisik saat Lebaran

Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi Secara Fisik saat Lebaran

Nasional
Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Nasional
Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

Nasional
Jelang Lebaran 6 Perwira Tinggi Polri Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Nama-namanya...

Jelang Lebaran 6 Perwira Tinggi Polri Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Nama-namanya...

Nasional
Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

Nasional
Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

Nasional
Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X