Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Corona, Wapres Harap Pejabat Publik Tak Bepergian ke Luar Negeri

Kompas.com - 13/03/2020, 18:22 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap para pejabat publik tidak bepergian ke luar negeri, terutama ke negara yang terjangkit Covid-19, dalam waktu dekat ini.

Wapres khawatir pejabat yang melawat ke luar negeri terpapar virus corona. Terlebih, sejumlah pejabat di negara lain dinyatakan mengidap Covid-19.

Paling baru adalah Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton yang dilaporkan terinfeksi virus corona pada Jumat (13/3/2020).

Baca juga: Wapres Sebut Tiap Daerah Telah Siapkan Penanganan Pasien Covid-19

"Mengenai masalah pejabat di dunia yang kena, ada Wakil Presiden Iran (Iran), Wakil Menteri (Kesehatan Iran), dan kita mengharap pejabat kita itu tidak bepergian ke luar negeri khususnya ke daerah-daerah yang diduga terjangkit corona-nya agak parah ya," ujar Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Selain itu, Ma'ruf juga mengharapkan agar mereka tidak berkunjung atau transit di negara-negara yang terjangkit virus corona. 

Apalagi, saat ini beberapa pertemuan internasional telah dibatalkan akibat wabah virus tersebut.

Baca juga: Pasien Positif Covid-19 Tambah 35 Orang, Hingga Jumat Ini Total 69 Kasus

"Kami sendiri juga mengimbau saat salaman dianjurkan salam corona, bahkan dianjurkan kalau shalat di masjid pun kita anjurkan untuk membawa sajadah sendiri, dan di tempat pertemuan itu ada alat mengukur suhu," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 12 orang pejabat publik di Iran terkena paparan virus corona. Sejumlah pejabat di Eropa dan Amerika Selatan pun ada yang dinyatakan positif mengidap Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com