"Bagaimana Mungkin Pusat Tak Wajib Informasikan Daerah soal Pasien Covid-19?"

Kompas.com - 12/03/2020, 11:57 WIB
Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago di sela Kongres II Partai Nasdem yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (9/11/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago di sela Kongres II Partai Nasdem yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (9/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menilai pernyataan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto ihwal tak perlunya pemerintah pusat menginformasikan detail penanganan ke pemerintah daerah salah kaprah.

Menurut Irma, pernyataan Yuri kontra produktif dengan tujuan pemerintah menyampaikan informasi ke masyarakat agar tak terjadi kesimpangsiuran informasi.

"Jubir Presiden ini tidak sensitif kasus. Bagaimana mungkin pemerintah pusat tidak wajib menginformasikan kepada pemerintah daerah terkait hasil tes spesimen pasien suspect Covid-19?" kata Irma kepada kompas.com melalui pesan singkat, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: Duduk Perkara Pasien 25 Virus Corona Meninggal di Bali, WNA Perempuan, Pemprov Tak Tahu Positif Covid-19

Ketua DPP Partai Nasdem ini menilai, justru sudah semestinya pemerintah pusat menyampaikan hasil tes spesimen ke pemerintah daerah sebagai bentuk penanganan terpadu.

Ia menambahkan, tidak disampaikannya hasil tes spesimen tersebut menunjukkan negara belum hadir sepenuhnya dalam menangani penyebaran virus corona di Indonesia.

"Bukankah dalam penanganan terpadu, justru itu yang harus dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengantisipasi dan mencegah penyebarannya?" kata Irma.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini jubir justru sangat kontra produktif dalam menyampaikan informasi. Bagaimana negara hadir untuk mengkoordinasikan penanggulangan pandemi ini," lanjut dia.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Tak Ungkap Domisili Pasien Positif Covid-19

Yuri sebelumnya menyatakan tak ada kewajiban untuk memberi tahu pemerintah daerah terkait hasil tes spesimen pasien suspect corona Covid-19.

Menurut Yuri, pemerintah hanya menginformasikan hasil tes spesimen kepada dokter yang merawat pasien.

Hal itu disampaikan Yuri menanggapi ketidaktahuan Pemprov Bali bahwa pasien WNA yang meninggal dunia di RSUP Sanglah Bali mengidap Covid-19.

"Dokter penanggung jawab pasien sudah tahu. Karena kalau dokternya tidak tahu dia tak bisa menentukan bagaimana perawatan protokol perawatannya dan tak bisa tahu mengapa pasien ini harus diisolasi," kata Yuri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: 'Alhamdulillah', Indonesia Memanggil Lagi

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: "Alhamdulillah", Indonesia Memanggil Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.