"Bagaimana Mungkin Pusat Tak Wajib Informasikan Daerah soal Pasien Covid-19?"

Menurut Irma, pernyataan Yuri kontra produktif dengan tujuan pemerintah menyampaikan informasi ke masyarakat agar tak terjadi kesimpangsiuran informasi.

"Jubir Presiden ini tidak sensitif kasus. Bagaimana mungkin pemerintah pusat tidak wajib menginformasikan kepada pemerintah daerah terkait hasil tes spesimen pasien suspect Covid-19?" kata Irma kepada kompas.com melalui pesan singkat, Kamis (12/3/2020).

Ketua DPP Partai Nasdem ini menilai, justru sudah semestinya pemerintah pusat menyampaikan hasil tes spesimen ke pemerintah daerah sebagai bentuk penanganan terpadu.

Ia menambahkan, tidak disampaikannya hasil tes spesimen tersebut menunjukkan negara belum hadir sepenuhnya dalam menangani penyebaran virus corona di Indonesia.

"Bukankah dalam penanganan terpadu, justru itu yang harus dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengantisipasi dan mencegah penyebarannya?" kata Irma.

"Ini jubir justru sangat kontra produktif dalam menyampaikan informasi. Bagaimana negara hadir untuk mengkoordinasikan penanggulangan pandemi ini," lanjut dia.

Yuri sebelumnya menyatakan tak ada kewajiban untuk memberi tahu pemerintah daerah terkait hasil tes spesimen pasien suspect corona Covid-19.

Menurut Yuri, pemerintah hanya menginformasikan hasil tes spesimen kepada dokter yang merawat pasien.

Hal itu disampaikan Yuri menanggapi ketidaktahuan Pemprov Bali bahwa pasien WNA yang meninggal dunia di RSUP Sanglah Bali mengidap Covid-19.

"Dokter penanggung jawab pasien sudah tahu. Karena kalau dokternya tidak tahu dia tak bisa menentukan bagaimana perawatan protokol perawatannya dan tak bisa tahu mengapa pasien ini harus diisolasi," kata Yuri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3/2020).