Pemprov Tak Tahu Ada Pasien Covid-19 di RSUP Sanglah, Ini Kata Jubir Pemerintah

Kompas.com - 11/03/2020, 19:52 WIB
Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Achmad Yurianto menyatakan seorang WNA positif COVID-19 telah meninggal dunia Rabu (11/3) dini hari, setelah sebelumnya mempunyai riwayat penyakit berat sehingga dengan adanya virus itu memperburuk kondisi daya tahan tubuhnya. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANJuru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2020). Achmad Yurianto menyatakan seorang WNA positif COVID-19 telah meninggal dunia Rabu (11/3) dini hari, setelah sebelumnya mempunyai riwayat penyakit berat sehingga dengan adanya virus itu memperburuk kondisi daya tahan tubuhnya. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto, menegaskan, tak ada kewajiban untuk memberi tahu pemerintah daerah terkait hasil tes spesimen pasien suspect corona Covid-19.

Menurut Yuri, pemerintah hanya menginformasikan hasil tes spesimen kepada dokter yang merawat pasien.

"Dokter penanggung jawab pasien sudah tahu. Karena kalau dokternya tidak tahu dia tak bisa menentukan bagaimana perawatan protokol perawatannya dan tak bisa tahu mengapa pasien ini harus diisolasi," kata Yuri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Baca juga: BREAKING NEWS: Satu Pasien Corona di Indonesia Meninggal Dunia

Hal ini disampaikan Yuri menanggapi pernyataan Pemerintah Provinsi Bali.

Pemprov mengaku baru tahu ada WNA positif Corona yang dirawat di rumah sakit di Bali setelah yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia.

Namun Yuri memastikan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan pasien positif corona sudah diserahkan kepada dokter.

"Jadi begitu laboratorium sudah dinyatakan confirmed positif maka dokter langsung tahu dan dokter langsung bicara dengan pasien," kata dia.

Baca juga: Pasien Covid-19 yang Meninggal Warga Negara Asing

Yuri pun menilai tidak ada masalah jika pemerintah provinsi tak tahu ada pasien positif corona yang tengah dirawat di wilayahnya.

Sebab, dokter juga tak memiliki kewajiban untuk memberi tahu kepada Pemprov.

"Masalah dokternya tidak berkomunikasi dengan pemda ya ini memang tidak ada kewajiban melaporkan ke pemda, jadi enggak ada masalah dengan itu," kata Yuri.

Baca juga: UPDATE: Total Positif Corona di Indonesia Bertambah Jadi 34 Kasus

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Nasional
LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

Nasional
Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Nasional
Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Nasional
Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Nasional
Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Nasional
Saat Menkes Budi Lebih Percaya Data KPU Ketimbang Kemenkes

Saat Menkes Budi Lebih Percaya Data KPU Ketimbang Kemenkes

Nasional
Instruksi Mendagri: Sejumlah Daerah di 7 Provinsi Ini Perpanjang PPKM

Instruksi Mendagri: Sejumlah Daerah di 7 Provinsi Ini Perpanjang PPKM

Nasional
UPDATE: Hampir 1 Juta Kasus Covid-19 dan Terbatasnya Vaksin

UPDATE: Hampir 1 Juta Kasus Covid-19 dan Terbatasnya Vaksin

Nasional
Konsep 'Polri Presisi' Listyo Sigit Dinilai Cocok untuk Hadapi Tantangan Zaman

Konsep "Polri Presisi" Listyo Sigit Dinilai Cocok untuk Hadapi Tantangan Zaman

Nasional
Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan Setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan Setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X